JalurDua.Com, Bulukumba – Legislator DPRD Sulsel, Arum Spink, melakukan Sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2016 tentang Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di Desa Taccorong, Gantarang, Ahad malam, 30 Agustus 2020.
Pipink sapaan Arum Spink memaparkan beberapa item penting yang wajib diketahui masyarakat. Salah satunya terkait hak masyarakat untuk menerima Informasi dari setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah.
“Transparansi yang dimaksud adalah setiap program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah baik dari proses perencanaan hingga pada pelaksanaannya, harus diketahui masyarakat,” jelasnya.
Dengan perda ini, tutur Pipink, masyarakat punya hak untuk meminta informasi yang dibutuhkan terkait seluruh kegiatan, baik yang telah ataupun akan dilakukan oleh pemerintah.
“Setiap warga masyarakat punya hak untuk mengetahui berbagai macam program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melalukan pengawasan,” terang Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel itu.
Terkait akuntabilitas, seluruh program maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus bisa dipertanggung jawabkan dihadapan masyarakat.
“Namun tentunya tidak semua informasi juga harus diketahui masyarakat. Ada informasi bersifat rahasia, sehingga tidak boleh diketahui, sebab dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Contohnya, terkait pertahanan, dan lain sebagainya,” tandasnya.(*)