JALUR DUA.COM, BULUKUMBA – Transformasi digital tak lagi sekadar wacana. Di Kabupaten Bulukumba, digitalisasi transaksi pemerintah daerah kini menjadi strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat transparansi, dan menutup celah kebocoran keuangan.
Hal ini ditegaskan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, dalam High Level Meeting (HLM) Evaluasi Digitalisasi Capaian PAD, yang berlangsung di Gedung Pinisi Bulukumba, Rabu (14/1/2026).
Di hadapan pimpinan DPRD, jajaran Pemkab, perbankan, dan OPD, Ricky menyampaikan pesan yang lugas namun bernas: digitalisasi bukan hanya soal sistem, melainkan perubahan cara berpikir dan bertindak.
“Digitalisasi itu soal perilaku. ASN harus menjadi role model transaksi non-tunai—mulai dari QRIS, mobile banking, hingga Kartu Kredit Pemerintah Daerah,” tegas Ricky.
Peringkat Naik, Tapi Tantangan Masih Nyata
Data berbicara. Berdasarkan Championship TP2DD 2025, Kabupaten Bulukumba berhasil melonjak 8 peringkat, dari posisi 34 ke 26 se-Sulawesi Selatan. Capaian ini menunjukkan komitmen yang mulai membuahkan hasil.
Namun di balik angka itu, masih tersimpan pekerjaan rumah besar. Skor aspek proses digitalisasi masih tergolong rendah. Artinya, digitalisasi belum sepenuhnya membudaya di internal pemerintahan.
Bank Indonesia menilai, dominasi transaksi tunai pada penerimaan pajak dan retribusi daerah semester I 2025 menjadi sinyal penting. Jika tak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi PAD sekaligus efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Dari Sistem ke Manusia: Digitalisasi yang Menyentuh Kehidupan
Yang menarik, HLM ini tidak hanya berbicara angka dan grafik. Diskusi juga menyinggung dimensi manusia di balik transformasi digital.
Bagi ASN di Bulukumba, beralih ke transaksi non-tunai berarti keluar dari zona nyaman. Bagi pelaku usaha lokal, QRIS bukan sekadar barcode, melainkan pintu masuk ke ekonomi digital yang lebih luas. Bagi masyarakat, transparansi keuangan daerah adalah jaminan kepercayaan.
Momentum ini menjadi refleksi bahwa digitalisasi keuangan daerah pada akhirnya bermuara pada pelayanan publik yang lebih cepat, bersih, dan berkeadilan.
Komitmen Pemkab Bulukumba: QRIS hingga Literasi Digital ASN
Sekretaris Daerah Bulukumba, Muh. Ali Saleng, menegaskan bahwa Pemkab siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi Bank Indonesia.
“Kami mendorong seluruh OPD konsisten menggunakan transaksi non-tunai, baik penerimaan maupun belanja daerah, agar tata kelola keuangan semakin transparan, akuntabel, dan modern,” ujarnya.
Langkah konkret yang disiapkan antara lain:
- Penguatan kebijakan digitalisasi keuangan daerah
- Peningkatan literasi digital ASN
- Perluasan penggunaan QRIS di seluruh OPD dan ASJ
- Integrasi sistem penerimaan pajak berbasis digital
Sebagai bukti nyata, Pemkab Bulukumba melalui Bapenda resmi meluncurkan aplikasi SIPANRITA untuk pembayaran PBB-P2, memudahkan wajib pajak sekaligus memperkuat basis data penerimaan daerah.
Apresiasi untuk Pelaku Digital: Ekosistem Terus Diperkuat
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada pelaku usaha dan lembaga yang konsisten menerapkan transaksi non-tunai. Apresiasi ini menjadi sinyal bahwa transformasi digital bukan hanya urusan pemerintah, tetapi gerakan kolektif seluruh ekosistem daerah.
Sinergi antara Bank Indonesia, Bank Sulselbar, dan Pemkab Bulukumba diharapkan mampu mempercepat terbentuknya ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(*)
