Dilema Ekonomi dan Ekologi Petani Sawit Swadaya Indragiri Hilir

JALURDUA - Klikhijau.com - Menyebut Riau kerap memantik imajinasi tentang hamparan hijau perkebunan kelapa sawit yang tak berujung. Di provinsi ini, terdapat daerah yang dijuluki "atas bawah minyak", sebuah kiasan untuk menggambarkan kekayaan perut buminya yang dieksplorasi untuk minyak bumi, sementara permukaannya ditanami sawit sebagai penghasil minyak nabati.

Di balik masifnya industri perkebunan besar di Bumi Lancang Kuning, terdapat denyut kehidupan petani swadaya yang bertaruh nasib di atas lanskap yang menantang. Salah satunya adalah Kholilurrahman, petani sawit di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pria berlatar belakang Sarjana Hukum ini banting setir menjadi pekebun sejak 2022. Sebelumnya, ia menghabiskan dua periode masa bakti sebagai staf ahli anggota dewan. Memasuki periode ketiga, Kholil memilih menanggalkan jas formalnya dan turun langsung mengelola kebun sawit secara mandiri.

Tafsir Lahan Tidur di Dataran Rendah

Bentang alam Indragiri Hilir didominasi oleh dataran rendah pesisir dan lahan basah yang kerap tergenang air. Bagi Kholil, kondisi geografis ini justru menjadi alasan utama mengapa sawit dipilih oleh masyarakat setempat.

Sebelum dibuka menjadi kebun, lahan yang kini ia garap kerap terendam banjir. Dalam pandangannya, area tersebut merupakan lahan tidur atau lahan mati yang tidak produktif jika ditanami komoditas lain seperti pinang, kelapa, palawija, maupun padi.

"Sawit punya ketahanan terhadap banjir, bahkan terendam sampai enam bulan pun tidak mati. Rata-rata lahan di Indragiri Hilir memang dataran rendah seperti itu, sehingga dimanfaatkan masyarakat untuk berkebun sawit," ujar Kholil saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Namun, dari kacamata ilmu ekologi dan hidrologi lahan basah, istilah lahan tidur untuk wilayah rawa atau dataran rendah yang tergenang air menyimpan catatan kritis. Secara ekologis, lahan basah yang terendam air secara alami bukanlah lahan mati, melainkan ekosistem yang sedang menjalankan fungsi hidrologisnya sebagai daerah tangkapan air, pengendali banjir alami, serta penyimpan cadangan karbon.

Ketika lahan basah dibuka dan dibuatkan saluran air (drainase) untuk menunjang pertumbuhan sawit, terjadi perubahan tata air yang dalam jangka panjang berisiko menurunkan permukaan tanah (subsidence) serta meningkatkan kerentanan kebakaran saat musim kemarau tiba.

Bertahan Tanpa Subsidi, Bergantung pada Tengkulak

Di luar perdebatan ekologis tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa petani swadaya seperti Kholil berjuang nyaris tanpa jaring pengaman negara. Seluruh biaya pembukaan lahan hingga perawatan kebun bersumber dari kantong pribadi.

Kholil mengaku tidak pernah menerima bantuan sarana produksi seperti pupuk subsidi maupun herbisida. Upayanya mengajukan bantuan kepada pemerintah kerap berbenturan dengan kebijakan prioritas nasional.

"Sudah beberapa kali mengajukan, tetapi tidak diterima. Alasannya, fokus pemerintah saat ini lebih diarahkan pada komoditas ketahanan pangan," tuturnya.

Absennya pupuk subsidi membuat biaya produksi membengkak akibat tingginya harga pupuk nonsubsidi di pasaran. Satu-satunya sentuhan pemerintah yang ia rasakan hanyalah bantuan normalisasi saluran parit atau pelancaran drainase dari Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Pendampingan teknis mengenai tata kelola perkebunan sawit ramah lingkungan (sustainable palm oil) pun diakui Kholil belum menyentuh wilayahnya. Para petani belajar dan mengelola kebun secara otodidak.

Tantangan lain datang dari aspek logistik dan rantai pasok. Meskipun tanaman sawit tahan terhadap genangan, banjir tetap melumpuhkan aktivitas panen. Pada kondisi normal, petani mengangkut tandan buah segar (TBS) menggunakan gerobak dorong. Saat banjir mengepung kebun, mereka terpaksa menyiasatinya dengan membelah drum plastik menjadi perahu darurat yang ditarik manual dari dalam blok kebun menuju tepi jalan.

Persoalan berlanjut saat masa jual tiba. Jauhnya jarak antara kebun warga dan pabrik kelapa sawit (PKS) membuat petani tidak punya banyak pilihan selain menjual hasil panen kepada tengkulak.

"Seandainya ada pabrik yang dekat dengan perkebunan rakyat, sebenarnya peran tengkulak ini tidak terlalu dominan dan petani bisa menikmati harga pabrik yang lebih tinggi," kata Kholil.

Meski demikian, ia mengakui keberadaan tengkulak bersifat dilematis. Di satu sisi memangkas margin keuntungan petani, namun di sisi lain menjadi tumpuan darurat ketika petani membutuhkan pinjaman modal cepat untuk membeli pupuk dan merawat kebun.

Menakar Batas Daya Dukung Lingkungan

Pengalaman bertahun-tahun bergelut dengan air dan fluktuasi biaya produksi membuat Kholil menarik satu kesimpulan penting mengenai tata ruang perkebunan. Menurutnya, euforia tingginya harga minyak sawit mentah (CPO) tidak boleh membutakan masyarakat hingga membabat semua jenis lahan tanpa perhitungan.

Ia menekankan pentingnya kesesuaian lahan agar ekspansi kebun tidak memicu bencana ekologis di kemudian hari.

Segala komoditas memiliki ruang tumbuhnya masing-masing, memaksakan sawit di kawasan yang seharusnya menjadi kawasan lindung atau resapan air utama hanya akan mengundang kerusakan lingkungan yang dampaknya kembali dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.