JALURDUA.COM – Pendapatan anggota DPR RI kembali jadi sorotan. Kini, take-home pay mereka bisa tembus Rp100 juta per bulan. Alasannya sederhana: rumah dinas dikembalikan ke pemerintah, lalu diganti tunjangan uang tunai sekitar Rp50 juta. Namun, publik tentu tidak bisa dibohongi.
Apapun istilahnya, pendapatan wakil rakyat melonjak drastis.Rakyat mendengar alasan resmi: ini bukan kenaikan gaji, melainkan “pergantian fasilitas.” Tapi di tengah realitas, apa bedanya? Di slip gaji mereka, angka jelas bertambah. Di rekening mereka, saldo jelas menggendut. Yang bermain hanyalah kata-kata, sementara esensinya sama: DPR makin sejahtera, rakyat tetap sengsara.
Bayangkan, seorang legislator kini menerima Rp100 juta per bulan, di saat banyak guru masih bertahan dengan honor di bawah Rp1 juta, petani kesulitan modal dan pupuk, serta buruh gigit jari dengan UMP pas-pasan. Kontrasnya terlalu telanjang untuk disembunyikan.Lebih menyakitkan lagi, produktivitas DPR justru sering dipertanyakan. Banyak RUU mandek, fungsi pengawasan ompong, bahkan absensi rapat kerap jadi bahan lelucon publik. Jika kinerja mereka masih jauh dari kata maksimal, lalu apa legitimasi tambahan pendapatan ini?
“Ini jelas pelecehan terhadap rasa keadilan rakyat. DPR bermain kata-kata dengan istilah ‘fasilitas’ padahal faktanya pendapatan mereka naik signifikan. Kalau rakyat menunggak listrik, bisa langsung diputus. Kalau DPR, tinggal bilang ‘ini bukan gaji, ini tunjangan’—selesai. Publik muak dengan akrobat semacam ini,” tegas Ahmad Siregar, aktivis Forum Pemantau Anggaran.
“Kesejahteraan DPR tidak pernah sebanding dengan kesejahteraan rakyat yang mereka wakili. Wakil rakyat seharusnya memberi teladan kesederhanaan, bukan justru tampil sebagai simbol ketimpangan,” tambah Laila Zahra, peneliti politik di sebuah lembaga independen.
Inilah inti persoalan: DPR sibuk memelintir istilah, rakyat sibuk bertahan hidup. DPR bilang “tidak naik gaji,” rakyat bilang “itu tetap tambahan uang.” DPR menyebut “pergantian fasilitas,” rakyat melihat “kenaikan kesejahteraan elite.
”Jurang persepsi ini adalah luka lama yang kembali digaruk.Dan pada akhirnya, rakyat hanya bisa menyaksikan permainan kata yang semakin melelahkan. Sebab bagi masyarakat bawah, tak peduli istilah apa yang dipakai, satu hal jelas: wakil rakyat kini semakin elit, sementara rakyat tetap jadi penonton dengan janji yang tak kunjung ditepati.
