JALUR DUA.COM, BULUKUMBA–Di tengah semangat membangun desa yang lebih transparan, Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2025. Acara berlangsung di Ruang Kahayya, Gedung Pinisi Bulukumba, pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Inisiatif ini lahir dari aspirasi Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris dan diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan, mitra kerja Komisi XI DPR RI.
Hadir pula narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Sekretaris Daerah Bulukumba Muh Ali Saleng sebagai moderator.
Workshop ini mengundang ratusan kepala desa, camat, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat. Tujuannya jelas: membekali peserta dengan wawasan mendalam tentang pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan dana desa secara efektif.
Andi Edy Manaf tak ragu memuji dedikasi Andi Yuliani Paris untuk Bulukumba. “Beliau sudah empat periode di DPR RI, sangat vokal, dan telah banyak mengalirkan program ke daerah ini bahkan sebelum saya menjabat,” ujar Edy.
Legislator PAN ini dikenal sebagai penggerak berbagai inisiatif pemerintah pusat di Bulukumba, mulai dari penerangan jalan umum, mesin pompanisasi, KWH gratis, bantuan mesin kapal nelayan, hingga beasiswa Indonesia Pintar. Kontribusinya untuk “Bumi Panritalopi” ini membuat Edy berharap aliran bantuan pusat terus meningkat di masa depan.
Workshop ini bukan sekadar formalitas. Edy menegaskan urgensinya, mengingat BPKP baru-baru ini telah memeriksa sejumlah sampel pengelolaan dana desa di Bulukumba. “Kami ingin pemerintah desa mampu mengelola keuangan dengan akuntabel dan transparan,” katanya.
Ia juga menyerukan sinergi antara pemerintah daerah dan desa untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto. “Kita satu kesatuan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kemajuan ekonomi desa, dan desa turut mendukung program daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Andi Yuliani Paris menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia mendorong optimalisasi anggaran pembangunan desa, termasuk dana desa yang dikelola Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
“Akuntabilitas dan kepatuhan hukum adalah kunci. Saya berharap desa terus bertransformasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif,” tuturnya.
Dengan semangat ini, workshop menjadi titik tolak untuk membangun desa yang lebih mandiri dan bertanggung jawab.(*)
