Elektrifikasi Truk Pelabuhan Perlu Dimulai dari Rute dan Jalur Operasi

Jalurdua.com Klikhijau.com - Investasi besar-besaran untuk infrastruktur pengisian daya (charger) kendaraan listrik di kawasan pelabuhan dinilai belum menjadi langkah mendesak jika tidak diawali dengan pemahaman mendalam atas pola operasional logistik.

Elektrifikasi truk pelabuhan sejatinya perlu dimulai dari pemetaan rute, volume angkutan, waktu tunggu, serta lokasi kendaraan berhenti.

Organisasi nirlaba Smart Freight Centre (SFC) menekankan bahwa pemahaman terhadap variabel operasional harian ini sangat krusial untuk menentukan titik lokasi pengisian daya yang paling dibutuhkan sekaligus menghitung kapasitas daya listrik yang harus disiapkan.

Melalui pendekatan ini, operator pelabuhan, perusahaan angkutan, dan penyedia infrastruktur dapat memilah rute mana yang sudah siap untuk masuk ke tahap elektrifikasi dan rute mana yang masih memerlukan pembenahan efisiensi operasional atau kesiapan suplai energi. Keputusan investasi pun dibangun atas dasar kebutuhan angkutan yang riil, bukan sekadar mengejar target jumlah stasiun pengisian daya.

Dalam kerangka kerja yang disusun SFC, pemetaan emisi dan perbaikan efisiensi operasi ditempatkan sebagai langkah utama sebelum merencanakan kebutuhan listrik.

Untuk menguji efektivitas konsep ini di Indonesia, SFC mengusulkan proyek uji coba pada satu klaster pelabuhan yang mencakup pengukuran emisi, perbaikan operasional terminal, pemilihan rute truk listrik potensial, hingga pemantauan hasil secara berkala.

Executive Director for India and Indonesia and Director of Maritime Smart Freight Centre, Capt. Prashant S Widge, menegaskan bahwa Indonesia memegang peran strategis dalam menentukan arah dekarbonisasi sektor pelabuhan di kawasan Asia Tenggara.

"Indonesia memiliki peluang yang jelas untuk menentukan arah dekarbonisasi pelabuhan di Asia Tenggara, dan langkah itu dimulai dari gerbang pelabuhan, bukan dari charger. Menurunkan biaya logistik dari sekitar 14 persen terhadap PDB dan menekan emisi angkutan barang pada dasarnya merupakan pekerjaan yang saling terkait, dan truk semi-trailer menjadi titik pertemuan keduanya," ujar Capt. Prashant saat memaparkan materi dalam sesi "Port Decarbonization and Maritime Freight Efficiency" yang diselenggarakan SFC bersama WRI Indonesia pada Bali Climate Week 2026 di Sanur, Bali, Rabu (14/10/2026).

Ia menambahkan, saat ini emisi yang dihasilkan dari aktivitas pelabuhan belum sepenuhnya tercakup dalam inventarisasi nasional. Oleh karena itu, penerapan satu basis data nasional terpadu untuk pelabuhan dan armada truk berat yang mengacu pada standar ISO 14083 serta GLEC sangat diperlukan agar proyek-proyek percontohan dapat dinilai dan dibiayai oleh investor.

"Jadi, kita harus membenahi terlebih dahulu hambatan operasional sehari-hari, siapkan kapasitas listrik di lokasi yang mengikuti arus barang, dan ukur setiap hasilnya. Dengan cara itu, satu klaster pelabuhan dapat membuktikan kelayakannya sebelum pendekatan tersebut diperluas," tambahnya.

Pendekatan berbasis efisiensi operasional ini telah dibuktikan di sejumlah pelabuhan global. Di APM Terminals Aarhus, Denmark, misalnya, perbaikan manajemen pergerakan peti kemas, penataan ulang jam buka gerbang, dan pemetaan proses berhasil memangkas rata-rata waktu tinggal (dwell time) truk di dalam terminal dari 26 menit menjadi 20-22 menit.

Di sisi lain, Indonesia melalui Pelindo telah menetapkan target penurunan emisi hingga 21 persen pada 2030 dibanding tahun dasar 2023. Target tersebut didukung oleh rencana elektrifikasi alat berat pelabuhan, pemanfaatan tenaga surya, hingga penyediaan onshore power supply. Kerangka kerja SFC hadir untuk melengkapi peta jalan tersebut ketika jangkauan elektrifikasi diperluas hingga armada truk yang beroperasi di luar terminal.

Urgensi dekarbonisasi angkutan barang juga disuarakan oleh WRI Indonesia. Berdasarkan data analisis WRI Indonesia, populasi truk di Indonesia hanya mencakup 3,7 persen dari total kendaraan darat, namun menyumbangkan hingga 31,7 persen emisi sektor transportasi darat. Sementara itu, transportasi laut menyumbang 8 persen dari total emisi transportasi nasional pada 2024, di mana pelayaran domestik mendominasi sebesar 96 persen dari emisi maritim.

Konsep Green Freight Corridor

Urban Mobility Manager WRI Indonesia, Dimas Fadhil, menjelaskan bahwa penyelarasan antara permintaan logistik dan perencanaan infrastruktur pengisian daya dapat diwujudkan melalui pendekatan Green Freight Corridor.

"Dekarbonisasi angkutan barang membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi emisi," kata Dimas.

"Melalui pendekatan Green Freight Corridor, kami berupaya menyelaraskan permintaan angkutan barang dengan infrastruktur pengisian daya dan perencanaan investasi, sehingga dapat membantu mengatasi hambatan utama dalam adopsi truk Listrik," tambahnya.

Konsep Green Freight Corridor menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat logistik dan kawasan industri berdasarkan pola pergerakan barang. Dengan menggabungkan volume permintaan dari berbagai pengguna pada rute yang sama, penyedia infrastruktur dan operator armada mendapatkan kepastian lokasi serta skala kebutuhan daya listrik yang presisi.

Model uji coba yang diusulkan SFC dan WRI Indonesia kini bersiap memasuki fase implementasi lapangan. Tolok ukur keberhasilan awal tidak dinilai dari seberapa banyak charger yang terpasang, melainkan dari keterpakaian rute, efisiensi operasional, ketercukupan pasokan listrik, serta penurunan emisi yang terukur secara transparan.