Senin, September 26, 2022

Menyikapi Isu Nasional, AMISABI TABAGSEL Gelar Aksi Di depan DPRD Padangsidimpuan

Date:

Populer hari ini

La Baco

Bagi Belanda, tidak semua anak keturunan ningrat bisa diajak bekerjasama. Terbukti banyak tokoh pemuda terpelajar yang bergelar Andi yang kemudian memimpin gerakan menentang Belanda.

Ribuan mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa Salak Berduri Tapanuli Bagian Selatan (AMISABI TABAGSEL) menggelar aksi di Depan Kantor DPRD Padangsidimpuan, Senin, 11/04/2022.

Aliansi yang tergabung dari beberapa Lembaga Cipayung Plus (HMI,HIMMAH,IMM,GMNI,KAMMI) dan BEM SE Tapanuli Bagian Selatan (BEM UMTS, BEM UGN PSP, BEM IAIN PSP, BEM IPTS, BEM UNAR).Massa gabungan dari BEM seluruh kota Padangsidimpuan beserta organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, menuntut beberapa tuntutan yang diteruskan kepada anggota DPRD Kota Padangsidimpuan. Dalam aksi ini AMISABI TABAGSEL menyampaikan tuntutannya sebagai berikut ;

  1. Menolak 3 pridode masa jabatan presiden.
  2. Menolak kenaikan Harga BBM.
  3. Menolak kenaikan harga pokok.
  4. Menolak kenaikan PPN.
  5. Menormalisasi proses pendidikan di kota Padangsidimpuan.

Dari atas mobil komando Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Siwan Siswanto Sahuti tuntutan yang disampaikan para peserta aksi damai dari Aliansi Mahasiswa Salak Berduri Tabagsel (Amisabi Tabagsel) didepan Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan.

Ia berjanji akan menyampaikan tuntututan aspirasi para mahasiswa ke DPRD Provinsi Sumatera Utara hingga ke DPR RI, namun saat itu langsung ditanggapi perwakilan koordinator aksi dari Amisabi Tabagsel agar yang bersangkutan Ketua DPRD bukan hanya berjanji kiranya harus membuat secara tertulis dan langsung disambut massa dengan teriakan “Betul”.

Sebelum membubarkan diri akhirnya perwakilan dari ribuan massa aksi damai gabungan Aliansi Mahasiswa Salak Berduri Tabagsel (Amisabi Tabagsel) memerima dukungan tertulis dari DPRD Kota Padangsidimpuan.

Kita berharap seusai aksi ini tidak ada lagi wacana – wacana Pemerintah untuk memperpanjang jabatan presiden yang membuat kegaduhan di masyarakat. Apalagi sampai mengangkangi dan menghianati konstitusi. Karena sudah tertera dalam pasal 7 UUD 1945. Lebih baik pemerintah memfokuskan pemulihan perekonomian, serta pendidikan mengingat dampak dari covid 19 yang sangat mempengaruhi perekonomian bangsa dan pendidikan. Ungkap Mara Husin Nasution selaku Ketua PC HIMMAH Tapsel Psp.

Sesuai pantauan di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB, Senin (11/04/2022) didepan gerbang kantor DPRD Kapolres Padangsidimpuan AKBP Juliani Prihartini didampingi Kapolres Tapsel AKBP Roman Smaradhana Elhaj bersama Dandim 0212 TS, Letkol Inf Rooy Chandra Sihombing menyerahkan surat tertulis dari DPRD Kota Padangsidimpuan atas dukungan sikap tuntutan dari peserta aksi damai.

Terbaru