Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Penguatan Kapasitas PPID Desa: Inisiatif Info Pakde Dorong Keterbukaan Informasi di Bulukumba

JalurDua.Com, Bulukumba - Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengadakan penguatan kapasitas untuk kepala desa dan perangkat desa terkait Pejabat Pengelola...
BerandaHeadlinePandemi Corona, Kades Terpilih Akan Dilantik Melalui Video Conference

Pandemi Corona, Kades Terpilih Akan Dilantik Melalui Video Conference

Jalurdua.com, Bulukumba,- Saat ini, pemerintah dan masyarakat bahu membahu melawan dan menangani wabah pandemi Virus Corona Disease atau Covid-19. Meski demikian penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan, termasuk agenda pelantikan kepala desa (kades) terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang dilaksanakan pada 5 Maret 2020 yang lalu di 64 desa.

Untuk melaksanakan pelantikan kades terpilih, Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali akan melakukan pelantikan dengan jarak jauh melalui video conference, pada hari Rabu 15 April mendatang.

Rencananya, Bupati Bulukumba akan melantik sebagian di Ruang Pola Kantor Bupati dan selebihnya kades terpilih dilantik di kantor kecamatan masing-masing melalui video conference. “Jadi Bupati akan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Ruang Pola dan disiarkan secara live streaming di 8 lokasi lainnya,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Andi Kurniady.

Meski ada 64 desa yang melaksanakan Pilkades Serentak, namun kata Kurniady, pelantikan kades terpilih melalui video conference tersebut, Bupati Bulukumba hanya akan melantik 62 kades terpilih untuk periode tahun 2020- 2026.

“Dua desa, yaitu Balangtarong dan Caramming belum dilantik oleh karena penyelesaian sengketanya masih berproses atau belum selesai,” beber mantan Sekwan dan Kadis Perhubungan ini.

Dijelaskannya proses penyelesaian sengketa tersebut tiba-tiba terkendala adanya wabah Covid-19, dimana dalam prosesnya harus ada pemanggilan saksi atas aduan yang masuk, termasuk proses sidang dan konsultasi dengan pihak pemerintah provinsi dan pusat.