Kopel Bulukumba Harap DPRD Baru Hentikan Nafsu Bimtek Yang Jadi Kedok Jalan-Jalan

  • Whatsapp
banner 300600

JALURDUA.COM, BULUKUMBA- Sebanyak 40 Anggota DPRD Bulukumba periode 2019-2024 resmi menjabat. Dari jumlah itu, sebanyak 20 anggota dprd pendatang baru dan 20 wajah lama menghiasi kursi parlemen di Bulukumba.

Pelantikan dan pengambilan sumpah DPRD Bulukumba menggunakan gedung baru berlantai 3 dengan fasilitas Lift di dalamnya.

Bacaan Lainnya

banner 300600

Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba menilai, dengan komposisi tersebut, besar harapan masyarakat Bulukumba akan ada perubahan yang lebih baik dalam menata sistem kerja DPRD Bulukumba.

Menurut Direktur Kopel Bulukumba, Muhammad Jafar, beberapa kebiasan lama DPRD periode 2014-2019 lalu, seperti penundaan waktu rapat atau rapat yang molor, dan kebiasaan jalan jalan berkedok Study banding, Bimtek dan, keluar daerah dan lainnya, perluh menjadi perhatian anggota DPRD yang baru.

“DPRD yang baru ini harus mengurangi agenda jalan jalan keluar daerah yang berkedok study banding dan lainlain,” Kata Jafar.

Dominasi kalangan muda di kursi DPRD Bulukumba saat ini,  besar harapan akan memunculkan kreatifitas dan inovasinya untuk menjadikan Bulukumba sebagai daerah tujuan studi banding.

“Biaya perjalan dinas keluar daerah yang ratarata menghabiskan Rp11juta sampau Rp15 juta perorang, sebaiknya dialihkan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan lain lain,” katanya saat ditemui di pelantikan DPRD Bulukumba.

Karena semangat pembentukan lembaga DPRD sesungguhnya, kata Jafar, adalah bukan sekedar kumpulan pencari kerja melainkan dibentuk dalam rangka cek and balance, sebagai Lembaga  penyeimbang pemerintah daerah untuk tidak otoritarian.

“DPRD harus memainkan fungsinya. Melalui fungsi anggaran, DPRD harus memastikan semua anggaran tepat sasaran untuk pemenuhan hak dasar dan bukan berbasis selera,” Ujarnya.

Tak hanya itu, fungsi pembentukan Perda, DPRD harus memastikan semua regulasi Perda yang dibuat melindungi hak hak sosial. Bukan menghajar masyarakat. Serta melalui fungsi pengawasannya, DPRD harus memastikan pemerintahan berjalan “on the track” bebas korupsi. Bukan bagian dari pelaku korupsi. (Rsb)

Pos terkait

banner 300600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.