Tanjungpandan, Belitung – Pembangunan Gedung Food Court senilai Rp. 11,8 miliar yang diperuntukkan bagi pelaku UKM dan pusat kuliner di Jalan Sriwijaya, Tanjungpandan, Belitung, terus menuai sorotan. Berbagai masalah seperti keterlambatan pengerjaan, penambahan anggaran, hingga kualitas pekerjaan yang dipertanyakan menjadi perbincangan hangat.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bangka Belitung menemukan adanya kelebihan pembayaran hingga Rp. 700 juta. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja (KUKMPTK), Syamsudin, SE, tidak membantah adanya temuan tersebut. “Ada temuan BPK RI ratusan juta, tapi bukan Rp. 700 juta,” ungkap Syamsudin saat ditemui oleh Head-Lines News.
Pembangunan gedung ini dilakukan oleh CV. Wahyu Lestari dengan nilai kontrak awal sebesar Rp. 10,7 miliar. Anggaran kemudian bertambah Rp. 1,1 miliar sehingga total menjadi Rp. 11,8 miliar dari pagu anggaran Rp. 12 miliar, bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023.
Syamsudin mengaku sudah dua kali menyurati pihak kontraktor agar mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah, namun tidak ada tanggapan. “Dua kali disurati, tapi tidak ada tanggapan,” sesalnya. Upaya terakhir Dinas KUKMPTK adalah mengirim surat panggilan untuk hadir di Kantor Dinas KUKMPTK pada 1 Agustus 2024. “Surat yang ketiga adalah surat panggilan,” kata Syamsudin.
Sementara itu, pihak CV. Wahyu Lestari belum berhasil dikonfirmasi. Pesan singkat yang dikirim oleh Head-Lines News kepada pemilik perusahaan, M. Basir, pada Rabu (31/07/2024) belum mendapat jawaban.
(Agt/JD)
