Makan Bergizi Gratis Maluku: Pacu Sertifikasi SLHS Demi Siswa

AMBON – Di sebuah dapur kolektif di pinggiran kota, uap nasi mengepul, namun ada ganjalan besar yang harus segera tuntas sebelum piring-piring itu sampai ke tangan siswa: jaminan keamanan pangan. Hingga pertengahan April 2026, sebanyak 51 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Maluku masih berstatus suspend akibat belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta kendala Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kondisi ini memicu gerak cepat pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan koordinasi percepatan demi kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini bukan sekadar urusan administratif di atas kertas. Ini adalah tentang memastikan setiap butir nasi dan potongan lauk yang dikonsumsi anak-anak Maluku bebas dari kontaminasi. Tanpa SLHS, risiko keracunan pangan membayangi, sebuah pertaruhan yang terlalu besar bagi program nasional berskala masif ini.

Menembus Hambatan di 104 Titik Pelayanan

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III, Ranto, mengungkapkan potret nyata di lapangan saat ini. Dari total 104 SPPG yang telah beroperasi di Bumi Raja-Raja, nyaris separuhnya masih terhambat masalah teknis sanitasi.

"Di Provinsi Maluku terdapat 104 SPPG yang telah operasional, dengan 53 SPPG masih berstatus suspend karena kendala SLHS dan IPAL. Namun, saat ini delapan SPPG telah dicabut statusnya," ujar Ranto dalam forum koordinasi di Ambon, Kamis (16/4).

Ranto menegaskan bahwa forum ini dirancang untuk membedah sumbatan birokrasi dan teknis yang dialami pengelola di daerah. Tantangan geografis Maluku yang kepulauan seringkali membuat logistik pembangunan IPAL dan pemantauan dinas kesehatan menjadi lebih kompleks dibandingkan wilayah lain.

Fondasi Utama Program Makan Bergizi Gratis

Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Le, menginstruksikan seluruh jajaran dinas kesehatan untuk turun tangan menjemput bola dalam proses sertifikasi ini.

“Proses sertifikasi harus didorong oleh dinas terkait agar program Presiden dapat berjalan lancar. Keamanan pangan menjadi kunci agar makanan yang diberikan benar-benar bergizi dan aman,” tegas Sadali.

Kesadaran ini muncul dari realita bahwa gizi yang baik tidak akan terserap sempurna jika higienitasnya buruk. Penyakit bawaan makanan (foodborne diseases) justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan anak-anak jika standar operasional prosedur (SOP) di dapur SPPG diabaikan.

Peningkatan Kapasitas Penjamah Makanan

Selain infrastruktur fisik seperti IPAL, fokus utama percepatan ini juga menyasar pada sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen untuk memfasilitasi pelatihan bagi para "penjamah makanan" mereka yang bersentuhan langsung dengan bahan pangan di dapur.

Pelatihan ini akan dilakukan secara hibrida, baik daring maupun luring. Tujuannya satu: agar setiap juru masak dan penyaji memiliki insting higienitas yang kuat, mulai dari cara mencuci sayur hingga penyimpanan daging yang benar.

Menuju Maluku Sehat Tanpa Stunting

Percepatan penerbitan SLHS ini diharapkan mampu menghidupkan kembali 51 SPPG yang sempat mati suri. Jika sinergi antara pemerintah pusat, dinas kesehatan, dan pengelola lapangan berjalan mulus, Maluku diprediksi akan menjadi pilot project keberhasilan program MBG di wilayah kepulauan Indonesia Timur.

Keberhasilan ini nantinya tidak hanya diukur dari perut yang kenyang, tapi dari kualitas kesehatan generasi masa depan Maluku yang tumbuh lebih kuat, cerdas, dan bebas dari ancaman gizi buruk serta sanitasi yang tidak layak.***