Presiden Setujui Pembentukan BPGMN, Penyatuan Tata Kelola Gambut dan Mangrove

Jalurdua.com Klikhijau.com - Pemerintah menegaskan komitmen baru dalam penanganan krisis lahan gambut nasional melalui pendekatan sains yang presisi serta pembenahan kelembagaan. Dalam pertemuan khusus bersama akademisi dan pakar lingkungan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9), Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai wadah terintegrasi untuk pengelolaan, pencegahan, dan riset bentang alam gambut di Indonesia.

Langkah kelembagaan ini diambil untuk merespons kebutuhan integrasi data, perizinan, hingga strategi mitigasi kebakaran lahan yang efisien. Luas gambut Indonesia yang mencapai lebih dari 33 juta hektare menuntut tata kelola satu pintu yang terhubung langsung dengan temuan-temuan saintifik mutakhir.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan bahwa pelibatan ilmuwan secara langsung dalam formulasi kebijakan merupakan arahan utama dari Kepala Negara. Kehadiran badan tunggal diharapkan memangkas sekat birokrasi yang selama ini menghambat respons cepat di lapangan.

"Bapak Presiden menyetujui pembentukan BPGMN karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan, keberadaan lembaga ini sangat krusial. Integrasi data dan perizinan dalam satu badan akan mempermudah langkah-langkah pencegahan sejak dini," ujar Brian usai mendampingi jajaran peneliti di Istana Merdeka.

Presisi data dan prediksi berbasis komputasi

Langkah pembentukan lembaga baru ini disambut baik oleh kalangan peneliti yang selama ini bergelut dengan tantangan mitigasi kebakaran. Bagus Putra Muljadi, Assistant Professor di University of Nottingham yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menekankan bahwa kunci utama pencegahan bencana ekologis di lahan gambut terletak pada ketersediaan data pemantauan yang konsisten dan real-time.

Bagus menyoroti hambatan teknis yang dialami para ilmuwan dalam mengumpulkan data primer pasca-transisi kelembagaan sebelumnya. Menurutnya, pemodelan komputasi modern untuk memprediksi titik rawan kebakaran memerlukan input parameter fisik yang sangat spesifik.

"Kami menyampaikan kepada Presiden bahwa penanganan ke depan harus benar-benar preventif. Untuk mengembangkan metode komputasi yang akurat dalam memprediksi titik rawan kebakaran gambut tropis, peneliti membutuhkan data curah hujan, neraca air, kelembaban tanah, hingga dinamika temperatur," ungkap Bagus usai pertemuan.

Ia berharap hadirnya BPGMN dapat membuka kembali akses pertukaran data riset secara terbuka, sehingga riset berbasis kolaborasi internasional dan akademisi lokal dapat langsung diterapkan sebagai sistem peringatan dini di lapangan.

Pemetaan potensi dan kearifan lokal

Selain penguatan mitigasi teknis, pemanfaatan gambut berkelanjutan menjadi penekanan lain dari Presiden Prabowo. Pemerintah mendorong adanya pemetaan komprehensif untuk menentukan zonasi lahan, mana yang berfungsi lindung mutlak, serta wilayah mana yang dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budidaya pertanian yang sesuai, perikanan, atau kegiatan ekonomi ramah gambut lainnya.

Presiden meminta agar kearifan lokal masyarakat adat dan desa-desa pesisir dijadikan referensi utama dalam penyusunan prosedur operasi standar. Dalam hal penanganan awal kebakaran, model perlindungan berbasis komunitas seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) akan diaktifkan kembali dan diperkuat.

Laporan kajian ilmiah menunjukkan bahwa warga yang bermukim di garis terdepan bentang lahan gambut merupakan lini pertahanan paling efektif untuk memberikan respons awal sebelum api menyebar secara masif.

Riset berkelanjutan dan kurikulum edukasi

Sektor pendidikan juga disiapkan menjadi pilar jangka panjang. Pemerintah berencana memasukkan materi konservasi gambut dan pencegahan kebakaran ke dalam kurikulum sekolah di wilayah-wilayah rawan, guna membangun kesadaran ekologis sejak dini.

Brian Yuliarto menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan lahan gambut tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis dasarnya. Riset-riset terapan—mulai dari teknologi pembasahan kembali (rewetting), pembuatan pompa air cepat darurat, hingga metode penanganan kebakaran lewat udara, akan terus diuji coba dan dijadikan panduan resmi bagi BPGMN yang akan segera diresmikan.

"Prinsipnya, lahan gambut kita yang sangat luas ini harus bisa memberikan manfaat tanpa kehilangan daya dukung lingkungannya. Dengan pengelolaan terpadu dan dukungan riset saintifik yang solid, upaya pencegahan kebakaran dapat berjalan jauh lebih terukur," pungkas Brian.