Oleh : Agusto Sulistio – Pegiat Sosial, Konseptor Transmiter Soundsytem 212 GNPF-MUI, Mantan Kepala Aksi Advokasi PIJAR Semarang (1996 – 2000)
Pro kontra atas rencana Presiden Putin akan ikut dalam pertemuan G-20 di Bali, Indonesia, menuai banyak pendapat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pertemuan Kelompok 20 Negara (G20) yang ke tujuh belas (17) mendatang merupakan pertemuan lanjutan G20, yang mana sebelumnya telah dijadwalkan beberapa negara termasuk Rusia, RRC, Amerika akan hadir di pertemuan lanjutan (17) di Bali tahun 2022 yang menurut rencana akan digelar bulan November 2022.
Oleh karena terjadi ketengangan Rusia dan Ukraina sebelum acara G-20 yang berujung pada pertempuran yang kemudian menimbulkan reaksi beberapa negara atas ketegangan tersebut, sehingga beberapa negara anggota G-20 meminta Tuan Rumah G-20, Pemerintah RI menolak Rusia ikut dalam pertemuan G-20 di Nusa Dua, Bali mendatang.
Dalam perkembangan politik internasional saat ini, sikap politik luar negeri Indonesia harus tetap berpegang kepada Politik luar negeri yang Non Blok, bebas aktif yang tidak memihak kepada satu kekuatan negara manapun.
Pernyataan itu juga telah dipertegas oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dalam pidatonya di acara Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non Blok, 9 Oktober 2020.
Dalam pidato tersebut Menlu juga menyampaikan pernyataan Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo yang menggarisbawahi bahwa Dasasila Bandung tetap relevan hingga saat ini. Dasasila Bandung adalah pedoman moral kita dalam menghadapi dunia saat ini.
Dari pernyataan resmi kenegaraan Indonesia masa pemerintahan Jokowi, serta menilik pemikiran serta kesepakan Presiden Pertama Indosia dengan negara-negara Asia Afrika 60 tahun lalu dalam KAA telah jelas dan tegas menyatakan Indonesia memilih sikap politik luar negeri yang non-blok, bebas dan aktif. Sehingga terkait dengan kondisi kekinian berkaitan dengan ketegangan antara Rusia dan Ukraina tidak akan merubah sikap politik Indonesia.
Politik Luar Negeri Indonesia adalah non blok, tidak berafiliasi pada suatu kekuatan negara barat, maupun timur.
Sikap politik ini menjadi pilihan Indonesia bersama negara lain, yang dalam sejarahnya berawal saat bangsa Asia Afrika melaksanakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 18 – 24 April 1955.
Ide itu diprakarsai oleh Ir. Soekarno (Mantan Presiden Indonesia), Jawaharlal Nehru (Mantan PM India), Josip Broz Tito (Mantan Presiden Yugoslavia), Gamal Abdul Nasser (Mantan Presiden Mesir), Kwame Nkrumah (Mantan Presiden Ghana).
KAA di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Indonesia saat itu tidak saja memilih sikap politik luar negeri Indonesia bersama negara lain di Asia Afrika, namun lebih dari itu memiliki tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.
Sikap politik luar negeri Indonesia dalam rangka pertemuan G-20 tetap harus berpegang pada amanah dan kesepakan KAA yankni non-blok bebas aktif.
Pelaksanaan pertemuan G-20 di Bali tidak boleh memihak kepada satu kekuatan negara manapun. Dalam hal ini Indonesia tidak boleh mengikuti tekanan negara manapun yang berusaha menekan agar salah satu pemimpin negara tidak boleh hadir dalam pertemuan G-20.
Jika melihat nafas semangat politik luar negeri Indonesia yang non blok dan bebas aktif maka pertemuan G-20 dapat menjadi suatu ajang pertemuan para oimoin dunia yang independen dan merdeka guna mencari hal-hal positif dalam rangka perdamaian dunia, disamping kerjasama ekonomi, politik, dll.
KAA.
Karena itu berdasarkan pilihan politik negara kita, sikap Pemerintah Jokowi harus independen, tegas dan merdeka, tidak tunduk kepada satu tekanan kekuatan negara manapun yang justru mengingkari kesepakan dan pilihan sikap politik luar negeri Indonesia yang digagas oleh para pendiri bangsa ini 60 tahun lalu dalam KAA tahun 1955.