Di awal abad pertama Masehi, ketika Kekaisaran Romawi berada di puncak kejayaannya, seorang penyair dan filsuf bernama Juvenal menulis sindiran yang legendaris: panem et circenses — “roti dan sirkus.”
Kalimat itu bukan sekadar olok-olok. Ia adalah tamparan keras bagi para penguasa Romawi yang kala itu mulai meninggalkan tugas mulia mereka sebagai penjaga republik dan malah sibuk menenangkan rakyat dengan dua hal: roti (sedikit pangan gratis), dan sirkus (hiburan massal). Sementara rakyat dibius oleh pesta dan tontonan, para senator dan bangsawan hidup mewah, mengumpulkan kekayaan dari pajak rakyat dan penjarahan wilayah jajahan.
Juvenal melihat dengan jelas: rakyat tidak lagi dipandang sebagai subjek kekuasaan, melainkan objek yang cukup dijaga perutnya dan dialihkan perhatiannya. Rakyat tidak diminta berpikir, hanya diminta diam. Asal kenyang dan terhibur, penguasa bebas berbuat apa saja.
Cermin untuk Indonesia Hari Ini
Dua ribu tahun kemudian, kita seolah sedang menonton ulang babak yang sama — hanya panggungnya yang berganti. Bukan di Colosseum, tapi di Senayan. Bukan dengan gladiator dan singa, tapi dengan drama politik dan janji-janji pembangunan. Dan tentu saja, bukan hanya “roti dan sirkus”, tapi juga “bansos dan baliho”.
Rakyat hari ini diberi janji demi janji: pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi. Tapi di balik layar, para wakil rakyat justru sibuk memperbesar tunjangan, mengamankan gaji fantastis hingga mendekati Rp 70–100 juta per bulan. Mereka berdalih “bukan gaji yang naik, hanya tunjangan”. Tapi bukankah itu tetap uang dari keringat rakyat?
Sementara rakyat harus membayar pajak, iuran Tapera, listrik yang naik, dan harga beras yang tak kunjung turun — para “senator modern” kita justru memperdebatkan hak-hak kenyamanan mereka sendiri. Sebagaimana di zaman Romawi, jurang antara rakyat dan elit semakin lebar.
Demokrasi atau Oligarki?
Plato pernah memperingatkan: demokrasi yang dibiarkan liar akan jatuh menjadi oligarki — kekuasaan segelintir orang kaya yang hanya mengurus kepentingan dirinya sendiri. Romawi pun mengalaminya: dari republik rakyat menjadi kekaisaran aristokrat.
Kini, kita pun harus bertanya jujur: apakah demokrasi kita benar-benar hidup untuk rakyat? Ataukah sudah berubah menjadi sirkus modern, di mana rakyat hanya penonton dan penguasa adalah aktor yang mengatur naskahnya sendiri?
Panem et circenses bukan hanya sejarah, ia adalah peringatan. Setiap kali penguasa lebih sibuk menjaga kenyamanan dirinya daripada mendengar jeritan rakyat, sejarah selalu menulis akhir yang sama: keruntuhan.
Penutup: Belajar dari Romawi, Bukan Mengulangnya
Romawi jatuh bukan karena miskin, tapi karena lupa diri. Mereka melupakan rakyat, menertawakan keadilan, dan menyembah kemewahan. Indonesia masih punya kesempatan untuk tidak mengulangnya — tapi hanya jika para wakil rakyat sadar bahwa mandat bukan untuk menambah tunjangan, melainkan untuk menunaikan amanah.
Rakyat tidak butuh roti dan sirkus. Rakyat butuh keadilan, integritas, dan keberpihakan nyata. Karena tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara yang menghibur segelintir, dan meninggalkan mayoritas dalam penderitaan.
