Salah Mengibarkan Bendera Bisa Didenda Rp100 Juta, Kenali Undang-Undangnya

  • Whatsapp
Anya Gelardine(Kanan) dan DPRD Bulukumba (Kiri) kibarkan bendera robek. (Dok ; Istimewa)
banner 300600

JALURDUA.COM- Di Indonesia, beberapa kejadian yang mengibarkan bendera merah putih robek pernah dikibarkan. Selain di Kantor DPRD Bulukumba yang mengibarkan bendera Merah Putih yang robek, Kamis (3/9/2019) kemarin, juga pernah terjadi sebelumnya.

Salah satunya yang menjadi perbincangan hangat ialah, aktris Indonesia Anya Geraldine kembali yang sejumlah warganet marah-marah lantaran wanita tersebut mengunggah foto kala memegang bendera merah putih yang sudah terobek atau lebih tepatnya tercabik-cabik.

Bacaan Lainnya

banner 300600

”Barang siapa yang merdekanya hobi julid, Kitamah yang di julid-in tetep merdeka idupnya alhamdulilah,” tulis Anya Geraldine sebagai caption fotonya yang diunggah di Instagram.

Untuk hal ini ada perundang-undangan yang mengaturnya. Yakni Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Tak banyak yang mengetahui isi aturan yang tercantum dalam undang-undang itu karena rasanya belum pernah disosialisasikan sebelumnya.

    Dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, mengenai bendera yang menjadi lambang negara dijelaskan dalam Pasal 4 dari ayat 1 hingga 3. 

    Bendera berbentuk persegi panjang dengan lebar dua pertiga dari ukuran panjangnya. Bahan kain yang digunakan adalah bahan yang tidak luntur. Berikut ini bunyi Pasal 4 ayat 1-3: 

    Pasal 4

    (1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

    (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
    (3) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran: a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan; b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum; c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan; d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden; e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara; f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum; g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal; h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api; i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.

    Sementara itu, ada hal-hal yang dilarang dilakukan terhadap peran bendera sebagai lambang negara. Di antaranya dilarang mencoret, menulisi, menggambari, dan merusak.

    Larangan terkait terhadap perlakuan terhadap bendera dijelaskan dalam Pasal 57 di UU Nomor 24 Tahun 2009 dari huruf a sampai d. Berikut ini bunyi dari pasal: 

    Pasal 57 
    Setiap orang dilarang: a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

    Pasal 66
    Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

    Dalam Pasal 24 huruf c yang isinya mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam dengan ketentuan pidana Pasal 67 huruf b. Isinya, apabila dengan sengaja mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, maka dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta. (Uno)

    Pos terkait

    banner 300600

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.