Semen Baturaja (SMBR) Ungkap Aksi Merger Arahan Danantara
JALURDUA -
EmitenTrust.com - PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) mengungkapkan perkembangan rencana penggabungan usaha atau merger dengan PT Baturaja Multi Usaha (BMU). Dalam penjelasannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), SMBR menyebutkan bahwa proses merger tersebut merupakan bagian dari program penataan badan usaha milik negara (BUMN) atau streamlining atas arahan PT Danantara Asset Management (DAM). Manajemen SMBR menjelaskan, rencana penggabungan usaha tersebut ditindaklanjuti melalui kebijakan pemegang saham seri B terbanyak, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), yang menerbitkan surat pada 30 September 2026 terkait penggabungan BMU ke dalam SMBR. Dalam skema transaksi tersebut, SMBR akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan (surviving entity) dan tetap menjalankan kegiatan usahanya. Sementara BMU akan berakhir secara hukum tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu. SMBR dan BMU sebelumnya telah menandatangani Conditional Merger Agreement (CMA) pada 30 Oktober 2026 sebagai dasar pelaksanaan rencana penggabungan usaha. Menariknya, aksi korporasi ini berpotensi membuat SMBR menerbitkan saham baru yang dapat berdampak terhadap dilusi kepemilikan pemegang saham lama. Namun, jumlah saham tambahan yang akan diterbitkan maupun besaran potensi dilusi hingga kini belum ditetapkan. Hari Liandu Sekretaris Perusahaan SMBR menjelaskan, perseroan masih dalam proses penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen untuk melakukan penilaian valuasi saham SMBR dan BMU. Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar penentuan rasio konversi saham dalam transaksi penggabungan. "cAdapun kepemilikan SMBR pada BMU saat ini mencapai 99,94%. Saham milik SMBR pada BMU tersebut akan terhapus secara hukum setelah penggabungan berlaku efektif, " jelas Hari dalam menjawab surat BEI pada Minggu (15/11). Sementara itu, penyelesaian kepemilikan saham minoritas BMU akan menggunakan salah satu mekanisme yang ditetapkan dalam Rancangan Penggabungan. Mekanisme tersebut dapat berupa pengalihan saham minoritas kepada SMBR berdasarkan nilai hasil penilaian independen atau konversi saham minoritas BMU menjadi saham SMBR berdasarkan rasio pertukaran yang ditetapkan KJPP. Dengan demikian, jumlah saham baru yang berpotensi diterbitkan SMBR akan bergantung pada mekanisme penyelesaian kepemilikan saham minoritas tersebut. Dalam tanggapannya kepada BEI tertanggal 16 November 2026, SMBR menargetkan pemenuhan seluruh persyaratan pendahuluan penggabungan usaha dapat diselesaikan pada Semester I-2027. Namun, realisasi merger masih bergantung pada pemenuhan sejumlah persyaratan yang telah disepakati dalam CMA. Beberapa tahapan tersebut antara lain persetujuan internal masing-masing perusahaan, persetujuan DAM, rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), rekomendasi atau legal opinion Kejaksaan, pelaksanaan uji tuntas (due diligence), serta penilaian independen. Selain itu, proses merger juga harus memenuhi ketentuan perlindungan terhadap kreditur, memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan, serta mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SMBR menegaskan penggabungan usaha baru akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dalam CMA dan ketentuan perundang-undangan terpenuhi. Saat ini, struktur kepemilikan saham SMBR terdiri atas satu saham Seri A Dwiwarna milik Pemerintah Republik Indonesia, 7,5 miliar saham atau 75,51% milik SIG, serta 2,43 miliar saham atau 24,49% milik masyarakat. Secara keseluruhan, jumlah saham SMBR yang telah diterbitkan mencapai 9.932.534.336 saham. Setelah merger, struktur kepemilikan saham perseroan berpotensi berubah mengikuti mekanisme penyelesaian saham minoritas BMU. Namun, perseroan belum dapat mengungkapkan komposisi pemegang saham setelah penggabungan karena rasio konversi dan jumlah saham tambahan masih menunggu hasil penilaian KJPP. Di sisi lain, SMBR juga belum dapat menyampaikan kontribusi finansial maupun nonfinansial secara kuantitatif dari penggabungan usaha tersebut. Termasuk laporan keuangan proforma sebelum dan setelah merger. Manajemen menyebutkan proses uji tuntas, audit laporan keuangan, serta penilaian oleh KJPP independen masih berlangsung. Seluruh informasi tersebut nantinya akan dicantumkan dalam Rancangan Penggabungan Usaha dan ringkasannya sesuai ketentuan POJK Nomor 74/POJK.04/2016. Perseroan juga menyatakan penerbitan saham baru diperlukan apabila penyelesaian saham minoritas BMU dilakukan melalui mekanisme konversi menjadi saham SMBR.