Soal Tenaga Honorer di Bulukumba, Begini Pandangan Syamsuddin Alimsyah

  • Whatsapp
banner 300600

JALURDUA.COM, BULUKUMBA- Menjawab sejumlah keresahan di tengah masyarakat mengenai kedudukan tenaga honorer, Syamsuddin Alimsyah memiliki konsep tersendiri dalam penyelesaiannya.

Baru ini, melalui komunikasi grup WhatsApp yang banyak bertanya kepadanya, mengenai nasib honorer Bulukumba yang tidak jelas arahnya, Syamsuddin Alimsyah menjelaskan, secara umum sekarang ini sedang bergulir proses  revisi  UU Aparatur Sipil Negara (ASN ) di DPR.

Bacaan Lainnya

banner 300600

Pemda kata Syam, belum respons penuh terhadap gejolak keresahan para tenaga honorer, padahal salah satu aspirasi yang kuat  diatur dalam revisi UU adalah nasib honorer yang akan diperjuangkan untuk pengangkatan CPNS.

Sejatinya, lanjut Syam, sekarang ini semua daerah bergerak diminta atau tidak diminta, ikut berpartisipasi desakan percepatan UU tersebut.  Pemerintah daerah dan DPRD sebagai wakil rakyat menggunakan moment ini berpartisipasi percepatan revisi UU tersebut.

“Bila memang serius. Selama ini ada persepsi keliru seolah Pemda dan DPRD tidak ada ruang berpartisipasi dalam pembahasan UU kecuali kalau diundang,” Katanya.

Syamsuddin juga mengurai, terlepas agenda  UU tersebut, hal yang bisa dilakukan taktis juga ada, yakni, segera update data. Memastikan update data pegawai dan honorer yang ada sekarang sebagai data base lengkap profile masa pengabdian, lokasi kerjanya. [smoothrecent]

Tujuannya meyakinkan pusat bahwa pengangkatan CPNS sudah kebutuhan mendesak sesuai data, yakni beban kerja dan ketersediaan tenaga.

“Misal setiap sekolah berapa PNS dan berapa honorer. Sebab fakta sekarang perbandingannya dalam satu sekolah bisa hanya 2 guru , sisanya 6 sampai 8 orang honorer,” Katan Syam.

“Data ini alasan pengajuan
membuka formasi CPNS kepada pusat dengan priorotas  tenaga honorer,  jangan misal  guru atau kesehatan atau penyuluh  dibutuhkan tapi tenaga atau keahlian lain yang  direkrut,” Tambah pendiri Kopel Indonesia itu.

Selanjutnya kata Syam, bagi honorer Kategori dua (K2), harus diperjuangkan sungguhsungguh,  maksimal diangkat PNS. Apalagi ada yang sudah pernah dinyatakan lulus.    “Ini jumlahnya besar.  Saya kira ini segera kepastian,” sebut Syamsuddin.

Lebih lanjut dijelaskan Syamsuddin, bila honorer yang pengabdiannya sudah cukup lama dan tidak memenuhi syarat PNS maka pemerintah sejatinya mengangkat sebagai PPPK tanpa test.

Hal lain yaitu, menggunakan  pendekatan insentif  kesejahteraan. Bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan atau bukan PPPK,  Pemerintah harus mengkonsolidasi, mendata ulang   menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi tenaga honorer atau memperbaharui SK atas nama Pemda. Atas SK tersebut Pemda bertanggungjawab memastikan mengalokasikan anggaran khusus insentif bagi honorer dalam APBD.

“Selama ini honorer di sekolah sekolah nasibnya kian tak pasti karena hanya bergantung pada dana Belanja Operasional Sekolah (BOS)  yang dari pusat. Itupun tidak menentu jumlahnya  tergantung banyaknya siswa,” jelas Syamsuddin.

Menurutnya, pemda wajib  mengalokasikan anggaran dalam APBD membayar gaji Tunjangan Hari Raya (THR) melebihi standar Upah Minimal Regional (UMR) dan Bonus kinerja sesuai beban waktu tugas.

    “Daerah lain sudah banyak menerapkan ini. Kuncinya Pemda dan DPRD harus bersama  sama membangun komitmen mengelola pemerintahan secara efektif dan tidak berprilaku boros,” tegasnya. (Wan)

    Pos terkait

    banner 300600

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.