Dua kebijakan pemerintah terbaru bikin banyak warga mengernyit. Satu, tanah bersertifikat yang “menganggur” dua tahun bisa diambil negara. Dua, rekening bank yang tak bergerak tiga bulan bisa diblokir PPATK. Alasan resminya: demi kepentingan umum dan menjaga keamanan finansial. Tapi benarkah begitu, atau ini justru tanda negara makin jauh masuk ke ranah dompet dan pekarangan rakyat?
Tanah Anda Bisa Hilang Kalau ‘Diam’ Dua Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 membuka jalan bagi negara untuk mencaplok tanah yang dianggap telantar. Definisinya: tanah tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara selama dua tahun.
ATR/BPN berdalih ini untuk menertibkan spekulan lahan dan memastikan tanah produktif. Tapi di lapangan, siapa yang bisa menjamin penilaian “telantar” tidak salah sasaran?
“Banyak orang beli tanah untuk investasi atau menabung masa depan. Kalau dua tahun dianggap telantar, itu sama saja negara ikut campur rencana hidup orang,” kritik aktivis agraria, Rudi Santoso.
Kasus serupa di beberapa daerah sudah memicu konflik antara warga dan pemerintah. Apalagi, mekanisme kompensasi bagi pemilik tanah yang ‘disita’ negara nyaris tak terdengar.
Rekening Bank Tiga Bulan ‘Tidur’ Terancam Beku
Tak kalah bikin heboh, PPATK mengumumkan rencana membekukan rekening yang tak bertransaksi selama tiga bulan. Alasannya: mencegah rekening tidur dipakai untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme.
Tapi, tiga bulan? Standar global biasanya 6–12 bulan sebelum sebuah rekening disebut dormant. “Kalau seperti ini, petani yang jual hasil panen setahun sekali atau pekerja yang kirim uang per semester bisa kena. Ini terlalu ekstrem,” kata analis perbankan, Siti Anindya.
PPATK memang bilang dana tetap aman dan bisa diaktifkan kembali, tapi publik khawatir ini jadi preseden buruk: rekening diblokir dulu, urusan membuktikan belakangan.
Hak Privat vs Kepentingan Negara: Siapa Menang?
UUD 1945 jelas melindungi hak milik warga negara. Tapi Pasal 33 memberi negara kuasa mengatur sumber daya demi kemakmuran rakyat. Dua pasal ini kini seperti beradu kepala.
“Kalau negara mulai membatasi durasi orang punya tanah atau saldo diam di rekening, ini bukan lagi soal efisiensi, tapi soal batas kuasa,” tegas pengamat hukum tata negara, Bima Prasetya.
Kekhawatiran terbesar: kebijakan ini bisa jadi alat represif kalau prosedur tidak transparan. Begitu label “telantar” atau “tidur” ditempelkan, beban pembuktian malah berbalik ke rakyat.
Kesimpulannya?
Dibungkus jargon pemerataan dan keamanan, dua aturan ini menempatkan hak privat di tepi jurang. Pertanyaannya, sampai sejauh mana kita rela membiarkan negara masuk ke halaman rumah dan buku tabungan kita?
