Tolak Proyek PLTSa di Tengah Permukiman, Warga Tamalanrea Makassar Datangi Danantara di Jakarta

JALURDUA - Klikhijau.com - Meninggalkan anak dan keluarga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah warga dari Kecamatan Tamalanrea menempuh perjalanan laut menggunakan kapal menuju Jakarta. Setelah hampir dua tahun menyuarakan penolakan di tingkat daerah tanpa kepastian, mereka mendatangi kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Jumat (13/11/2026) untuk menuntut penghentian proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa di dekat rumah mereka.

Perjalanan lintas pulau ini ditempuh warga setelah merasa dipermainkan oleh birokrasi pemerintahan. Di Makassar, gelombang unjuk rasa dan audiensi di kantor DPRD maupun Balai Kota berujung pada saling lempar tanggung jawab.

"Kami ke Jakarta rela naik kapal, meninggalkan anak dan keluarga demi memperjuangkan hak kami. Kami beberapa kali melakukan aksi dan audiensi di DPRD, kantor Wali Kota Makassar, tapi kami seperti dipingpong dan terakhir diminta ke Danantara oleh Wali Kota Makassar, makanya kami ke sini. Pengolah sampah menjadi energi listrik sangat dekat dengan rumah kami," ungkap Ani, salah satu perwakilan warga Tamalanrea.

Terjebak Saling Lempar Kewenangan

Kedatangan warga ke ibu kota merujuk pada pernyataan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada 20 Oktober 2026 lalu. Kala itu, Munafri menyebut pemerintah kota telah mengajukan pemutusan kontrak proyek, tetapi keputusan atas kelanjutannya berada di tangan Danantara.

Namun, dalam pertemuan di Jakarta, warga justru menerima penjelasan yang bertolak belakang. Vice President Stakeholder Relations Denera, entitas yang menjalankan investasi dan pengembangan PSEL, Averyadi Setiawan, menyatakan bahwa penentuan lokasi proyek sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah kota dan pihaknya tidak akan melampaui batas tersebut. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, tugas Denera diklaim terbatas pada kajian teknis, kelayakan ekonomi, serta pemilihan badan usaha.

"Perbedaan pernyataan tersebut memperlihatkan belum adanya kejelasan tanggung jawab antarpihak untuk memastikan perlindungan hak bagi masyarakat. Warga yang selama ini berulang kali menyampaikan penolakan justru dihadapkan pada saling lempar kewenangan, sementara ancaman terhadap tempat tinggal dan keselamatan lingkungan belum mendapatkan kepastian penyelesaian," kata Nurul Fadli Gaffar, Kepala Divisi Transisi Energi Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan.

Saling lempar tanggung jawab ini memperpanjang daftar pelanggaran partisipasi publik sejak awal proyek bergulir. Kontrak PSEL Makassar diteken pada September 2024 tanpa melibatkan warga setempat. Masyarakat baru mengetahui rencana pembangunan tersebut melalui sosialisasi terbatas lewat pesan singkat WhatsApp pada Juli 2025.

Di sisi lain, pada Mei 2026, Menteri Keuangan justru mendesak Pemerintah Kota Makassar agar tidak memindahkan lokasi proyek. Bahkan, konsorsium PT Sarana Utama Synergy (PT SUS) telah mengumumkan rencana peletakan batu pertama pada akhir tahun ini.

Ancaman Dioksin Tanpa Zona Penyangga

Secara spasial, rencana tapak proyek PSEL di Tamalanrea berbatasan langsung dengan permukiman padat penduduk, yakni Kampung Mula Baru, Tamala'lang, dan Perumahan Alamanda tanpa dilengkapi zona penyangga (buffer zone).

Berdasarkan pemetaan warga dan pendamping hukum, dalam radius satu kilometer dari titik proyek berdiri sedikitnya 1.388 unit rumah, enam sekolah, satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta satu puskesmas.

Padahal, merujuk pada standar kajian ilmiah mengenai fasilitas insinerasi sampah di Tiongkok, jarak aman minimum fasilitas pembakaran sampah dari kawasan hunian adalah sekitar 1,5 kilometer untuk meminimalkan paparan polutan udara.

Tekanan ekologis dan kesehatan menjadi alasan utama di balik penolakan 1.576 warga dari ketiga kampung yang telah menandatangani petisi. Selain faktor jarak yang terlalu rapat, karakteristik sampah di Kota Makassar dinilai tidak sesuai untuk teknologi pembakaran termal.

Sekitar 65 persen komposisi sampah kota tersebut merupakan sisa makanan dengan kadar air tinggi (basah). Dalam proses insinerasi, sampah basah memicu pembakaran yang tidak stabil dan menurunkan suhu tungku, kondisi yang secara ilmiah meningkatkan risiko pelepasan senyawa kimia beracun berupa dioksin dan furan ke udara.

"Persoalan sampah tidak boleh diselesaikan dengan memindahkan risiko lingkungan dan kesehatan ke tengah permukiman warga. Jangan sampai perubahan skema pembiayaan atau kelembagaan justru menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang sebelumnya telah muncul," ujar Fadli.

Belajar dari Krisis Putri Cempo dan Beban Fiskal Negara

Kekhawatiran warga Tamalanrea memiliki preseden nyata pada operasional PLTSa Putri Cempo di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam laporan kajian WALHI bertajuk Menabur Benih Kerusakan, fasilitas di Surakarta tersebut tercatat membuang limbah cair ke Sungai Jengglong yang bermuara langsung ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. 

Sementara itu, abu dasar (bottom ash) sisa pembakaran yang masuk kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ditumpuk di ruang terbuka, memicu keluhan gangguan pernapasan seperti batuk dan sesak napas di kalangan warga sekitar.

Dari sisi keekonomian, proyek pembakaran sampah juga menyimpan kerentanan fiskal yang besar. Kajian yang sama memperkirakan laba operasi PLTSa Putri Cempo selama 20 tahun berpotensi mengalami defisit hingga Rp617 miliar, bahkan sebelum memperhitungkan beban bunga pinjaman.

Di tingkat nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp89 triliun untuk pembangunan 33 proyek PSEL. Melalui skema penugasan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diwajibkan membeli listrik yang dihasilkan PSEL dengan tarif sekitar US$0,20 per kilowatt-jam (kWh) selama 30 tahun—angka yang jauh melampaui biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan listrik nasional. Selisih harga beli tersebut berisiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka panjang.

"Di Solo sudah terjadi, sampai sekarang warga sekitar Putri Cempo yang menanggung. Jangan sampai hal ini terjadi juga di Makassar. Proyek Strategis Nasional ini sebenarnya dibangun untuk siapa, untuk warga atau untuk investor?," kata Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Paksi Lalang Sambegana.

WALHI mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara tegas menempatkan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya sebagai pendekatan utama, bukan pemusnahan melalui pembakaran.

Oleh karena itu, pemerintah dan BPI Danantara didesak membuka secara transparan besaran beban biaya yang harus ditanggung PLN dan APBN selama masa kontrak berlangsung.

"Danantara pegang uang publik, jadi harus hati-hati pakainya. Bakar sampah itu mahal, dibayar dengan kesehatan warga, kerusakan ekologis, dan yang nombok APBN," tambah Paksi.

Dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan ekologis, Denera sebagai pengelola investasi dinilai tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan berlindung di balik pembagian kewenangan administratif penentuan lokasi. Kelayakan sebuah investasi publik tidak cukup diukur dari hitungan teknis dan finansial semata, melainkan juga dari jaminan atas hak warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hingga warga bertolak kembali ke Sulawesi Selatan, belum ada satu pun surat keputusan resmi yang diterbitkan untuk membatalkan proyek di Tamalanrea. Bagi 1.388 kepala keluarga di sekitar lokasi, kepastian hukum untuk menghentikan proyek tersebut menjadi satu-satunya penentu apakah ruang hidup mereka akan tetap aman dihuni atau berubah menjadi zona penyangga polusi industri.