WNI di Malaysia Diimbau Ikut Repatriasi Migran Sebelum Berakhir

Kuala Lumpur – Waktu terus berdetak bagi ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang terjebak dalam status tanpa izin. Di tengah hiruk-pikuk pusat kota Kuala Lumpur yang lembap, kabar dari Jalan Tun Razak, markas besar KBRI membawa angin segar sekaligus peringatan keras: Program Repatriasi Migran 2.0 akan resmi ditutup pada 30 April 2026. Jika melampaui tenggat tersebut, impian untuk pulang tanpa bayang-bayang jeruji besi dan denda belasan juta rupiah bisa seketika sirna.

Duta Besar RI untuk Malaysia, Raden Dato' Mohammad Iman Hascarya Kusumo, menegaskan bahwa inisiatif Departemen Imigrasi Malaysia yang telah berjalan sejak Mei tahun lalu ini adalah "pintu darurat" paling aman. Melalui program ini, para Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) asal Indonesia dapat kembali ke pelukan keluarga tanpa harus melewati drama persidangan atau dakwaan hukum yang melelahkan.

Kepastian Hukum di Balik Selembar 'Check Out Memo'

Bagi banyak pekerja migran, ketakutan terbesar saat melangkah ke kantor imigrasi adalah borgol dan deportasi paksa. Namun, skema Repatriasi Migran 2.0 menawarkan sesuatu yang berbeda: kemanusiaan yang terukur secara administratif. Setiap pemohon yang mendaftar akan mengantongi Check Out Memo (COM), sebuah dokumen sakti yang menjamin keberangkatan mereka di bandara atau pelabuhan tetap mulus dan bebas dari jeratan hukum.

"Program ini sangat baik karena cukup menguntungkan untuk para pekerja migran kita untuk dapat kembali ke Indonesia dengan biaya yang cukup murah," ujar Dubes Iman melalui keterangan resmi, Rabu (15/4/2026). Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Secara finansial, selisih biayanya sangat mencolok, bagaikan bumi dan langit.

Dalam masa program ini, biaya pengurusan COM dipangkas hingga hanya 520 ringgit atau sekitar Rp2,25 juta. Angka ini jauh lebih "manusiawi" dibandingkan tarif normal pasca-program yang bisa melambung hingga 3.100 ringgit (sekitar Rp13,4 juta). Bahkan bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun, biayanya hanya simbolis sebesar 20 ringgit. Untuk mereka yang selama ini hidup dalam persembunyian karena kendala finansial, diskon besar-besaran ini adalah peluang yang mungkin tidak akan datang dua kali.

Birokrasi Kilat: SPLP Hanya Dua Hari Kerja

Menyadari bahwa kendala dokumen sering kali menjadi tembok besar, KBRI Kuala Lumpur melakukan manuver radikal. Atase Imigrasi, Idul Adheman, mengungkapkan bahwa proses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) kini dipangkas menjadi hitungan jam. "Kebijakan Pak Dubes, kami persingkat menjadi dua hari kerja saja, karena kita berpacu mengejar waktu penutupan Program Repatriasi Migran 2.0 ini," jelas Idul.

Kecepatan ini menjadi krusial. Seorang WNI yang kehilangan paspor atau memiliki dokumen kedaluwarsa hanya perlu membawa identitas diri seperti KTP. Bagaimana jika tidak punya dokumen sama sekali? KBRI telah menyiapkan Atase Hukum untuk memberikan pendampingan melalui Surat Keterangan Status Kewarganegaraan (SKSK).

Lantai pelayanan KBRI di Kuala Lumpur kini lebih sibuk dari biasanya. Ada wajah-wajah penuh harap dari para pekerja yang sudah bertahun-tahun tidak mencium tangan orang tua atau melihat tumbuh kembang anak mereka di kampung halaman. Mereka mengantre dengan membawa tiket pesawat sebagai bukti keseriusan untuk pulang dan memulai hidup baru yang lebih legal.

Rumah Bagi WNI dan Peringatan Terhadap Calo

Di tengah urgensi ini, kerawanan akan penipuan oleh pihak ketiga atau calo menjadi perhatian serius. Idul Adheman berkali-kali mengingatkan agar para migran tidak termakan janji manis perantara yang menjanjikan kemudahan dengan imbalan uang tambahan. Program ini dirancang untuk diurus secara mandiri, transparan, dan tanpa embel-embel biaya tak resmi.

"Jangan takut. Datang saja ke KBRI. KBRI adalah rumah bapak-ibu juga, kami siap melayani dengan senang hati," pungkas Idul. 

Pesan ini bukan sekadar retorika, melainkan undangan terbuka bagi mereka yang selama ini merasa terpinggirkan dan takut menampakkan diri di hadapan otoritas.

Kedepannya, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada seberapa cepat informasi ini menjangkau pelosok perkebunan dan proyek konstruksi di Semenanjung Malaysia. Jika gelombang repatriasi ini sukses, beban masalah perlindungan WNI di Malaysia akan berkurang signifikan. Namun, bagi mereka yang memilih tetap bertahan secara ilegal setelah April berakhir, risiko operasi pembersihan imigrasi skala besar akan menanti di depan mata.**