Alarm Inflasi Bulukumba: Penggiling Lokal Desak SK Bupati

BULUKUMBA – Deru mesin penggilingan padi di pelosok Kabupaten Bulukumba perlahan mulai melambat, bukan karena kekurangan pesanan, melainkan karena pasokan gabah yang kian menipis. Di tengah hiruk-pikuk musim panen, ribuan ton gabah justru "terbang" ke luar daerah tanpa pengawasan berarti. Kondisi genting ini memicu tuntutan keras dari Koordinator Penggiling Lokal Bulukumba, Abbana, agar pemerintah daerah segera menerbitkan SK Bupati terkait pembentukan Tim Monitoring Gabah lintas instansi.

"Kami tidak ingin rekomendasi RDP (Rapat Dengar Pendapat) hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja. Kondisi lapangan bergerak liar, gabah kita bocor ke mana-mana," tegas Abbana dengan nada getir saat ditemui di salah satu sentra penggilingan, Sabtu (9/5/2026)

Antrean Truk dan Menipisnya Stok Lokal

Realitas di lapangan memang kontras dengan harapan para petani dan pengusaha lokal. Truk-truk besar bermuatan gabah kering pungut kerap terlihat melintasi batas kabupaten pada malam hari. Tanpa adanya Tim Monitoring yang melibatkan TNI, Polri, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), arus distribusi ini menjadi gelap dan tak terukur.

Para pelaku usaha penggilingan lokal mulai merasakan sesak napas ekonomi. Mereka harus berebut sisa-sisa gabah dengan spekulan luar daerah yang berani menawarkan harga lebih tinggi namun membawa dampak jangka panjang yang merusak stabilitas pangan lokal. "Jika penggilingan lokal mati karena tak punya bahan baku, jangan kaget kalau harga beras di pasar Bulukumba nantinya malah melonjak," tambah Abbana.

Menanti Taji Pemerintah dan Rekomendasi DPRD

Kekecewaan Abbana bukan tanpa alasan. DPRD Kabupaten Bulukumba sebenarnya telah memberikan lampu hijau melalui rekomendasi resmi. Namun, hingga detik ini, tindak lanjut berupa aksi nyata di lapangan masih nihil. Belum ada petugas gabungan yang berjaga atau sistem pelaporan yang jelas terkait berapa banyak hasil bumi yang keluar dari Bumi Panrita Lopi.

Keterlambatan pembentukan tim ini dinilai sebagai celah besar bagi ketidakstabilan sistem pangan. Pengamat sektor pangan daerah memperingatkan bahwa jika distribusi gabah terus dibiarkan tanpa pengawasan, Bulukumba yang dikenal sebagai lumbung pangan justru bisa terjepit oleh inflasi buatannya sendiri.

Ancaman Inflasi dan Rantai Pasok yang Rapuh

Dampak dari kebocoran gabah ini bak bola salju. Berkurangnya aktivitas pengolahan di tingkat lokal secara otomatis mengganggu distribusi beras ke pasar-pasar tradisional. Tekanan harga di tingkat konsumen pun menjadi ancaman nyata bagi masyarakat luas.

"Ini bukan sekadar soal bisnis penggilingan, ini soal perut rakyat Bulukumba," jelas Abbana menekankan aspek kemanusiaan dari carut-marut distribusi ini. Ia berharap Pemkab Bulukumba segera merespons dengan langkah konkret dan terukur agar ekosistem pertanian tetap sehat dan berkelanjutan.

Keberanian Bupati untuk segera menandatangani SK Tim Monitoring akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah berpihak pada kedaulatan pangan lokal. Jika tidak, Bulukumba hanya akan menjadi penonton saat hasil buminya menghidupi daerah lain, sementara rakyatnya sendiri harus menebus beras dengan harga tinggi. ***