Intip Strategi Andi Utta Sulap Birokrasi Bulukumba Jadi Modern
Berlatar belakang pengusaha, Bupati Bulukumba terapkan aplikasi DIKERJA untuk ukur TPP ASN secara objektif layaknya perusahaan swasta.
Jalurdua.com BULUKUMBA – Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa lagi sekadar mengandalkan formalitas seremonial. Diperlukan lompatan budaya kerja yang mengadopsi profesionalisme sektor swasta agar penyerapan anggaran daerah berdampak nyata pada masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, saat menjadi narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah (Musrenbangkom) yang digelar oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Bira, Bulukumba, Jumat (3/7/2026).
Di depan para Kepala BPSDM Provinsi dan BKPSDM Kabupaten/Kota se-Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, pria yang akrab disapa Andi Utta ini blak-blakan menyentil perbedaan mencolok antara mentalitas birokrasi dan dunia usaha.
"Keberhasilan pembangunan daerah itu tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang kita miliki, melainkan oleh kualitas SDM yang mengelolanya," ujar Andi Utta.
Sebagai kepala daerah yang memiliki latar belakang panjang sebagai pengusaha sukses sebelum masuk ke birokrasi, Andi Utta menilai banyak praktik baik sektor swasta yang mendesak untuk diadopsi oleh pemerintah daerah.
Beberapa di antaranya meliputi penetapan target kerja yang terukur, pengukuran kinerja yang objektif, budaya inovasi, serta penerapan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang tegas.
"Seorang pemimpin boleh saja punya wawasan luas untuk membangun. Namun, visi itu akan mandek jika tidak dibentengi oleh jajaran birokrasi di bawahnya yang mampu menerjemahkan ide ke dalam program kegiatan yang taktis," lanjutnya.
Potong TPP Lewat Aplikasi DIKERJA
Bukan sekadar melempar kritik, Pemerintah Kabupaten Bulukumba kini tengah menggenjot pembenahan tata kelola kepegawaian secara digital guna memutus rantai pola kerja ASN yang monoton.
Salah satu langkah konkret yang dipaparkan dalam forum Kemendagri tersebut adalah penerapan aplikasi DIKERJA. Sistem digital ini mengintegrasikan absensi, disiplin, dan capaian kinerja harian ASN secara real-time.
Data dari aplikasi inilah yang kemudian menjadi indikator tunggal dan mutlak dalam pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan sistem ini, ASN yang malas atau tidak memenuhi target performa akan langsung menghadapi pemotongan tunjangan secara otomatis.
Langkah berani ini diambil untuk merangsang lahirnya budaya kerja yang akuntabel sekaligus mengikis stigma birokrasi yang lambat. Pemkab Bulukumba mencatat, reformasi internal ini juga berkontribusi langsung pada efisiensi birokrasi modern, yang simultan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta transformasi pusat pelayanan publik di daerah.
Selain pembenahan SDM, dalam forum yang dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Sugeng Hariyono ini, Andi Utta juga memperlihatkan bukti fisik modernisasi infrastruktur Bulukumba, seperti kawasan perkantoran terpadu Gedung Pinisi, Gedung Ammatoa, hingga Mal Pelayanan Publik (MPP).***