Aturan Baru DAM Haji Transparan, BAZNAS Sasar Panti Asuhan Lokal

Namun, beberapa tahun terakhir ini, peta kebijakan perhajian mengalami transformasi besar. Pemerintah Arab Saudi secara resmi membuka skema khusus yang melonggarkan aturan tersebut. Otoritas setempat kini mengizinkan nilai ekonomis dari DAM dikelola secara kolektif, dan manfaat dagingnya disalurkan langsung menuju negara asal jamaah, termasuk ke Indonesia.

BAZNAS pusat kemudian mendapatkan amanah resmi untuk mengeksekusi kebijakan ini di tingkat daerah. Format inovatif ini dibuat agar nilai kemanfaatan sosial dari ibadah para jamaah tidak meluap sia-sia di luar negeri, melainkan bisa menambal kebutuhan gizi masyarakat prasejahtera di kampung halaman sendiri.

Menjaga Amanah Syariat Secara Transparan dan Akuntabel

Perubahan regulasi tentu memicu pertanyaan besar dari publik, terutama mengenai keabsahan fikih dan ketepatan sasaran distribusinya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Bulukumba, Muh Ali Saleng, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BAZNAS Bulukumba atas keberanian dan kesiapan mereka mengelola kepercayaan besar ini.

"Pemerintah daerah berharap penuh agar amanah besar ini dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan yang paling utama, harus mutlak sesuai dengan ketentuan syariat Islam," ujar Muh Ali Saleng di sela-sela peninjauan lokasi penyembelihan.

Menurut Ali Saleng, penyembelihan hewan DAM lewat skema domestik ini tidak sekadar menjadi bagian dari instrumen penyempurnaan ibadah haji secara personal. Lebih luas dari itu, langkah ini merupakan wujud kepatuhan sosial yang menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal yang benar-benar membutuhkan bantuan pangan.