Infrastruktur Kesehatan Bulukumba Prioritas, 8 Puskesmas Direhab

Jalurdua.com JAKARTA — Kondisi infrastruktur kesehatan Bulukumba kini berada dalam titik krusial yang memerlukan penanganan mendesak. Delapan unit armada ambulans di tingkat pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dilaporkan telah rusak dan tidak layak pakai untuk merujuk pasien, sementara delapan gedung fasilitas kesehatan primer di wilayah tersebut mengalami penuaan parah hingga membutuhkan rehabilitasi total.

Guna mengatasi ancaman kelumpuhan layanan rujukan medis tersebut, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf bergerak cepat mendatangi Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2026. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Muhammad Amrullah dan Direktur RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja dr. H. Rizal Ridwan Dappi, pemerintah daerah mempresentasikan usulan darurat di hadapan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono.

Langkah jemput bola ke pemerintah pusat ini menjadi potret nyata betapa ketimpangan fasilitas medis di daerah masih menjadi persoalan pelik. Kehadiran jajaran petinggi dinas kesehatan dan rumah sakit ini menegaskan bahwa daerah tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja dalam pemenuhan hak dasar hidup warganya.

Armada Usang dan Ancaman Keselamatan Pasien Nyata

Bagi masyarakat di belahan Sulawesi Selatan bagian timur, ambulans bukan sekadar kendaraan operasional, melainkan jembatan hidup dan mati. Ketika delapan puskesmas memiliki armada yang dinyatakan sudah tidak layak pakai, risiko keterlambatan penanganan pasien darurat dipastikan melonjak tajam.

Kondisi riil ini menjadi landasan utama mengapa penguatan infrastruktur kesehatan Bulukumba tidak bisa lagi ditunda melalui prosedur birokrasi yang berbelit. Mobilitas rujukan medis dari desa menuju rumah sakit regional sangat bergantung pada kelayakan prasarana transportasi kesehatan tersebut.

Jika armada yang ada tetap dipaksakan beroperasi dalam kondisi usang, keselamatan pasien yang sedang berada dalam kondisi kritis, termasuk ibu melahirkan dan bayi baru lahir, menjadi taruhannya. Dinamika di lapangan inilah yang melatarbelakangi urgensi pemenuhan fasilitas ambulans baru di delapan titik pelayanan primer tersebut.

Potret Delapan Gedung Puskesmas yang Menua

Persoalan tidak berhenti pada alat transportasi dasar. Kenyamanan dan keamanan warga saat mengakses pelayanan medis juga terganggu oleh kondisi fisik bangunan. Berdasarkan data yang dipaparkan di Kemenkes, terdapat delapan pusat kesehatan masyarakat yang mendesak untuk dilakukan rekonstruksi fisik secara masif.

"Untuk puskesmas, kita mengusulkan rehabilitasi berat 8 puskesmas karena gedung pelayanan yang sudah menua dan perlu penataan ulang sehingga masyarakat lebih nyaman saat berkunjung di puskesmas," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked., M.Kes.

Secara rinci, delapan fasilitas yang kondisi fisiknya dilaporkan sudah tidak memadai tersebut meliputi Puskesmas Ujung Loe, Puskesmas Bonto Bangun, Puskesmas Ponre, Puskesmas Herlang, Puskesmas Tanete, Puskesmas Bontotiro, Puskesmas Gattareng, dan Puskesmas Karassing.

Gedung-gedung pelayanan yang telah menua ini memerlukan penataan ulang tata ruang medis secara total. Penataan ini penting agar alur pelayanan sesuai dengan standar keselamatan pasien modern dan memberikan atmosfer yang aman bagi tenaga kesehatan yang bertugas.

Kesenjangan Layanan di Rumah Sakit Daerah

Selain rapor merah pada level pelayanan primer, dokumen usulan Pemkab Bulukumba juga menguliti habis kekurangan yang terjadi pada fasilitas sekunder. RSUD H. Andi Makkarodda Tanete hingga saat ini tercatat masih menderita kelangkaan fasilitas medis yang sangat vital bagi publik.

Rumah sakit tersebut dilaporkan masih kekurangan sarana penunjang spesifik, seperti unit poli jiwa, fasilitas fisioterapi, ruang PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif), hingga klinik VCT (Voluntary Counseling and Testing) untuk penanganan HIV/AIDS.

Tidak hanya kekurangan alat kesehatan yang sesuai dengan kompetensi klasifikasi layanan, para tenaga kesehatan di RSUD Tanete juga masih menghadapi kendala ketiadaan fasilitas hunian atau rumah dinas yang memadai. Faktor kesejahteraan dan keamanan tempat tinggal nakes ini secara tidak langsung mendegradasi konsentrasi serta kualitas pelayanan harian kepada pasien.

Menagih Sinergi Nyata Pusat dan Daerah

Pemaparan komprehensif mengenai kondisi eksisting 21 puskesmas di 10 kecamatan serta dua rumah sakit daerah oleh Bupati yang akrab disapa Andi Utta ini, langsung mendapatkan perhatian dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono beserta jajaran eselon Kemenkes.

Pertemuan ini diklaim menjadi bagian dari upaya sinergi pembangunan nasional demi mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, bagi publik Bulukumba, perhatian verbal di ruang rapat Jakarta harus segera dikonversi menjadi keputusan anggaran yang konkret.

Penguatan sarana di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja sebagai rumah sakit rujukan regional Sulawesi Selatan bagian timur, serta pemenuhan alat Laboratorium Kesehatan Masyarakat, menjadi pertaruhan besar bagi keberhasilan program Transformasi Sistem Kesehatan Nasional di tingkat lokal.

Menanti Realisasi Komitmen Transparansi

Langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Bulukumba menghadang ketimpangan fasilitas medis ke Kementerian Kesehatan patut diapresiasi secara jurnalisme objektif. Kendati demikian, laporan ini menyisakan catatan kritis yang harus terus dikawal oleh publik dan media massa.

Hingga naskah ini diturunkan, pihak Kementerian Kesehatan belum merinci skema bantuan, besaran alokasi anggaran, maupun linimasa pasti eksekusi pengadaan ambulans dan rehabilitasi gedung-gedung usang tersebut. Sikap Kemenkes yang sekadar "memberikan perhatian" harus dikawal agar tidak berujung menjadi janji birokrasi tanpa realisasi.

Masyarakat Bulukumba kini berada dalam posisi menanti. Akses kesehatan yang merata dan berkualitas tidak akan pernah tercapai selama ambulans rujukan masih tidak layak pakai dan atap-atap puskesmas di pedesaan dibiarkan melapuk dimakan waktu.***