News and Education Versi penuh
Edukasi

Kunci Sukses MBG: Transparansi, Aduan Publik, dan Peran Media

Sinergi BGN, Komdigi, dan Diskominfo Makassar perkuat komunikasi publik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi transparansi dan partisipasi masyarakat.

Oleh Uno 02 Apr 2026 22:23 2 menit baca

MAKASSAR - Di balik ambisi besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada satu elemen yang sering luput dari perhatian: komunikasi publik. Bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun kepercayaan. Kamis, 2 April, Makassar menjadi panggung penting ketika Badan Gizi Nasional (BGN) datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar—menguatkan pesan bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi juga di ruang-ruang komunikasi daerah.

Sinergi yang Menentukan Arah Program Nasional

Kunjungan kerja BGN ini bukan sekadar agenda seremonial. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa implementasi MBG berjalan selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, BGN mendorong penguatan narasi publik agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari ekosistem pengawasan.

Program MBG, yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, membutuhkan pendekatan komunikasi yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Diskominfo Makassar berperan sebagai simpul penting dalam mendistribusikan informasi yang akurat dan mudah dipahami.

Komunikasi Dua Arah: Dari Informasi ke Partisipasi

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama keberhasilan program.

“Sinergi antara BGN, Komdigi, dan pemerintah daerah penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami manfaat dan mekanisme Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh,” ujarnya di Makassar.

Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma: dari komunikasi satu arah menjadi dialog terbuka. BGN mendorong optimalisasi kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR!, PPID, serta aplikasi lokal seperti Lontara Plus. Kanal ini menjadi jembatan antara kebijakan dan realitas di lapangan.

“Melalui pemanfaatan kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR!, PPID, dan platform daerah, setiap masukan masyarakat dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program,” tambah Hidayati.

Peran Media dan Digitalisasi Informasi

Dalam era digital, kecepatan dan akurasi informasi menjadi kunci. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital RI, Molly Prabawaty, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dengan media massa.

“Kolaborasi dengan BGN dan pemerintah daerah memungkinkan informasi program MBG tersampaikan secara cepat, akurat, dan menyeluruh kepada masyarakat, sehingga partisipasi publik dapat meningkat,” jelasnya.

Dari Data ke Kebijakan: Kunjungan ke Command Center

Sebagai bagian dari kunjungan, rombongan BGN dan Komdigi meninjau Command Center Kota Makassar. Di sinilah data publik diolah secara real-time, menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis fakta.

Digitalisasi ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga transparansi. Dengan sistem terintegrasi, pemerintah dapat merespons aduan masyarakat lebih cepat dan akurat, sekaligus memperkuat akuntabilitas program.*

Topik terkait
Makassar BGN 2026 makan bergizi gratis SPPG