Bukan Sekadar Teori, Siswa Athirah Belajar Demokrasi di Bulukumba

BULUKUMBA – Riuh rendah suara remaja seketika memenuhi ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba yang biasanya formal dan kaku pada Selasa pagi, 28 April 2026. Sebanyak 170 siswa SMA Islam Athirah 1 Makassar hadir bukan untuk berdemo, melainkan untuk "mengintip" dapur demokrasi dalam kunjungan edukasi yang mendalam.

Mereka duduk di kursi-kursi yang biasanya ditempati para wakil rakyat, mendengarkan langsung bagaimana kebijakan publik digodok di bawah atap gedung wakil rakyat tersebut. Kehadiran ratusan generasi Z ini disambut hangat oleh Wakil Ketua I DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, bersama jajaran Komisi II dan Sekretariat DPRD.

Menembus Dinding Teori: Memahami Tiga Pilar Legislatif

Bagi para siswa, istilah legislasi, penganggaran, dan pengawasan mungkin hanya barisan teks membosankan di buku Pendidikan Pancasila. Namun, di hadapan Fahidin HDK, istilah-istilah itu menjadi hidup. Ia menjelaskan dengan lugas bahwa DPRD adalah benteng terakhir yang memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada rakyat kecil.

"Fungsi pengawasan itu krusial. Kami memastikan setiap peraturan daerah dan kebijakan publik berjalan sesuai koridor, bukan sekadar hitam di atas putih," ujar Fahidin di hadapan para siswa yang menyimak dengan antusias.

Fahidin menekankan bahwa peran DPRD Bulukumba mencakup penyusunan anggaran daerah yang tepat sasaran serta pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baginya, pemahaman ini penting agar siswa menyadari bahwa setiap keputusan di ruangan ini berdampak langsung pada biaya sekolah hingga kualitas jalan yang mereka lalui.

Melawan Apatisme: Politik Bukan Sekadar Angka Pemilu

Di sela-sela diskusi, suasana menjadi emosional ketika isu apatisme politik dibahas. Fahidin mengajak para siswa untuk tidak menjauhi politik. Menurutnya, literasi demokrasi adalah vaksin terbaik melawan hoaks dan persepsi keliru tentang pemerintahan yang kerap bertebaran di media sosial.

"Kalian adalah calon pemimpin. Politik itu bukan cuma soal siapa yang menang pemilu, tapi bagaimana kalian memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara," tegasnya.

Kunjungan ini menjadi jembatan untuk menghapus kesan bahwa lembaga legislatif adalah simbol kekuasaan yang eksklusif. Sebaliknya, para siswa diajak melihat sisi humanis para legislator yang bekerja di tengah dinamika dan tantangan pemerintahan daerah yang kompleks.

Implementasi Kurikulum Merdeka: Belajar dari Realitas

Kepala Sekolah SMA Islam Athirah 1 Makassar, Tawakkal Kahar, yang mendampingi langsung rombongan ini, menyebut field trip tersebut sebagai bagian dari pembelajaran terintegrasi. Ia meyakini bahwa pengalaman empiris jauh lebih membekas dalam ingatan siswa dibandingkan sekadar hafalan di dalam kelas.

"Kami berterima kasih atas penerimaan yang begitu terbuka. Ini adalah investasi pengetahuan. Siswa kami bisa melihat langsung bagaimana tantangan dan hambatan dalam membangun daerah," ungkap Tawakkal.

Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata dukungan dunia pendidikan terhadap penguatan institusi pemerintahan. Dengan melihat langsung proses budgeting dan debat kebijakan, para siswa diharapkan pulang membawa perspektif baru: bahwa membangun daerah membutuhkan kolaborasi, kritik yang sehat, dan kepedulian yang konsisten.

Menyongsong Generasi Melek Kebijakan

Ke depan, model edukasi politik seperti ini diharapkan menjadi tren di berbagai lembaga pemerintahan. Ketika ruang-ruang demokrasi dibuka lebar bagi anak muda, maka jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat akan semakin menipis.

Kegiatan di DPRD Bulukumba ini bukan sekadar kunjungan wisata, melainkan langkah awal melahirkan warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.***