Makassar Jadi Role Model Perizinan Digital Sektor Gizi dan Kesehatan

MAKASSAR - Di tengah denyut kota yang terus tumbuh, Makassar sedang menulis babak baru dalam pelayanan publik. Bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan sebuah upaya sistematis yang menyentuh kebutuhan paling mendasar manusia: kesehatan dan gizi. Di ruang-ruang pelayanan yang kini serba digital, antrean panjang dan prosedur berbelit mulai ditinggalkan, digantikan kepastian dan transparansi.

Langkah progresif ini menarik perhatian Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam kunjungan kerjanya, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, secara langsung menyampaikan apresiasi terhadap transformasi digital yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam sistem perizinan investasi di sektor kesehatan dan jasa boga.

Apresiasi BGN: Fondasi Penting Program Makan Bergizi

Kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial. Ia menjadi bagian dari upaya melihat kesiapan daerah dalam mendukung program strategis nasional, yakni pemenuhan gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam keterangannya, Hidayati menegaskan pentingnya sistem perizinan yang bersih dan transparan sebagai fondasi utama.

“Kami sangat mengapresiasi transparansi perizinan melalui sistem digital yang diterapkan di Makassar. Kepastian izin yang bebas dari praktik pungli sangat krusial bagi mitra kami di daerah agar mereka dapat fokus sepenuhnya pada standarisasi gizi tanpa terhambat kendala administratif yang berbelit,” ujarnya di Makassar, Kamis (2/4/2026).

Pernyataan ini menggarisbawahi satu hal penting: bahwa birokrasi yang efisien bukan sekadar memudahkan usaha, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Wajah Baru Pelayanan Publik

Transformasi tersebut tidak terjadi secara instan. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, pemerintah kota menghadirkan inovasi seperti aplikasi SOLATA’ BOSS dan pemanfaatan AI Chatbot.

Kehadiran teknologi ini menjadi solusi atas persoalan klasik birokrasi: waktu, transparansi, dan kepastian hukum. Perizinan mandiri di luar sistem OSS kini dapat diproses lebih cepat, tanpa celah praktik pungutan liar.

Dalam perspektif investasi, langkah ini menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha. Mereka tidak lagi dihadapkan pada ketidakpastian, melainkan sistem yang jelas dan terukur. Bagi sektor kesehatan dan jasa boga, kepastian ini berarti percepatan operasional sekaligus jaminan standar kualitas.

Dari Sistem ke Dampak Nyata

Lebih dari sekadar administrasi, digitalisasi perizinan membawa dampak langsung pada upaya standarisasi layanan. Klinik, laboratorium gizi, hingga unit penyedia pangan sehat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan legalitas.

Hidayati menekankan bahwa kemudahan ini akan mempercepat pemantauan status gizi masyarakat secara lebih akurat.

“Digitalisasi perizinan yang akuntabel di Makassar menjadi role model bagi daerah lain. Dengan sistem yang bersih dan cepat, ketersediaan fasilitas kesehatan serta laboratorium gizi yang terstandarisasi dapat terakselerasi demi memastikan setiap anak dan keluarga mendapatkan akses pangan serta layanan kesehatan berkualitas,” tambahnya.

Di titik ini, teknologi bertemu dengan kemanusiaan. Sistem yang baik bukan hanya efisien, tetapi juga menyelamatkan masa depan generasi.

Mall Pelayanan Publik: Simpul Integrasi Layanan

Transformasi Makassar semakin kuat dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik Makassar City Gallery. Ruang ini menjadi simbol integrasi layanan, di mana berbagai kebutuhan administratif dapat diselesaikan dalam satu tempat.

Mall Pelayanan Publik bukan sekadar gedung, tetapi ekosistem. Di dalamnya, investasi di sektor strategis seperti ketahanan pangan dan gizi mendapat dukungan penuh melalui layanan yang terintegrasi.

Keberadaan fasilitas ini memperkuat posisi Makassar sebagai kota yang adaptif terhadap perubahan, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Makassar sebagai Role Model Nasional

Apa yang dilakukan Makassar kini mulai dilihat sebagai model yang bisa direplikasi di daerah lain. Dalam konteks nasional, digitalisasi perizinan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Ketika daerah mampu menghadirkan sistem yang transparan, cepat, dan bebas pungli, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Investasi meningkat, layanan membaik, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat ikut terangkat.

Makassar telah menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bisa berjalan seiring dengan inovasi teknologi, tanpa meninggalkan nilai-nilai pelayanan publik yang humanis.

Dari Makassar untuk Indonesia

Di balik layar digital yang tampak sederhana, ada kerja panjang dan visi besar yang sedang dibangun. Makassar tidak hanya mempercepat perizinan, tetapi juga mempercepat harapan.

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, langkah ini menjadi fondasi penting. Karena pada akhirnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh sistem yang menopangnya.

Dan di Makassar, sistem itu kini sedang dibangun—lebih cepat, lebih bersih, dan lebih manusiawi.**