Menutup Celah Pencemaran di Sulawesi, Balai Gakkum LH Makassar Uji Publik Aturan Penyegelan Pelanggaran Lingkungan

JALURDUA - Klikhijau.com - Pemasangan plang peringatan atau pembentangan garis pembatas di lokasi pencemaran kerap menjadi garis pertahanan pertama untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas. Namun di lapangan, tindakan penyegelan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sering kali berhadapan dengan celah prosedural, kerentanan keamanan petugas, hingga polemik saat segel harus dibuka kembali.

Untuk menutup celah tersebut, Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) Kota Makassar menggelar uji publik rancangan petunjuk teknis (juknis) pemasangan dan pencabutan plang serta garis PPLH pada Kamis (12/11/2026). Konsultasi yang berlangsung secara hibrida di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ini merumuskan pedoman operasional sebelum ditetapkan sebagai acuan kerja pengawasan di wilayah Sulawesi.

Penyusunan juknis ini merupakan bagian dari rangkaian perumusan Pedoman dan Tata Cara Penghentian Pelanggaran Tertentu di bidang lingkungan hidup. Dokumen ini dirancang agar tindakan penghentian pelanggaran di lapangan memiliki kepastian hukum dan prosedur yang terukur, mulai dari tahap penyegelan hingga pencabutan segel setelah penanggung jawab usaha memenuhi kewajiban pemulihan.

Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Ardiyanto Nugroho, menyoroti bahwa penguatan kewenangan PPLH dalam menghentikan pelanggaran lingkungan memiliki landasan hukum yang berlapis. Kewenangan tersebut berakar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperkuat melalui Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026.

Meski payung hukum telah tersedia, Ardiyanto mengingatkan sejumlah titik rawan yang wajib dikunci dalam draf juknis. Persoalan pertama menyangkut cakupan jenis pelanggaran pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk pada sektor persampahan dan pengelolaan limbah yang kerap luput dari tindakan cepat.

"Jaminan perlindungan bagi petugas dari potensi kecurangan dalam pelaksanaan prosedur, mulai dari pemasangan hingga pembukaan segel, serta kejelasan pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyegelan dan pencabutan segel harus mendapat perhatian dalam penyempurnaan draf ini," ujar Ardiyanto saat memberikan arahan secara daring.

Kejelasan batas kewenangan ini menjadi krusial mengingat wilayah kerja pengawasan di Sulawesi mencakup bentang alam yang kompleks, mulai dari kawasan hutan daratan hingga ekosistem pesisir dan laut yang rentan terhadap limbah industri maupun aktivitas ekstraktif.

Dalam forum yang melibatkan perwakilan dari enam Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tingkat provinsi, 14 DLH kabupaten/kota se-Sulawesi, serta Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Pusdal) LH Sulawesi-Maluku ini, kalangan akademisi turut membedah fungsi ekologis dari tindakan penyegelan tersebut.

Ahli oseanografi yang hadir dalam diskusi menilai pemasangan plang merupakan langkah administratif yang bersifat segera untuk menghentikan laju pencemaran, terutama di wilayah pesisir yang dinamis. Selain menahan dampak perluasan limbah, plang PPLH berfungsi sebagai penanda lokasi atau referensi geografis (ground zero) bagi tim ahli saat melakukan pengukuran parameter dan pengambilan sampel lingkungan untuk pembuktian ilmiah.

Pandangan senada disampaikan ahli ekologi dan terumbu karang. Ia menegaskan bahwa pemasangan plang adalah bagian tak terpisahkan dari fungsi pengawasan dan verifikasi lapangan terhadap titik-titik yang diduga mengalami pencemaran. Hasil verifikasi dari titik yang disegel tersebut nantinya menjadi pintu masuk untuk menentukan jalur penegakan hukum lanjutan, baik melalui sanksi administrasi, gugatan perdata, maupun penuntutan pidana.

Kepala Balai Gakkum LH Kota Makassar, Muhammad Ihsan, yang memimpin jalannya uji publik bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Raden Roro Roery Triany, menyatakan bahwa seluruh masukan dari pengawas daerah dan akademisi akan digunakan untuk menguji kesiapan prosedur sebelum aturan disahkan.

Ketegasan di atas kertas kini menanti pembuktian di lapangan. Di tengah tingginya tekanan terhadap ruang hidup warga dan ekosistem pesisir di Sulawesi, efektivitas plang dan garis PPLH akan sangat bergantung pada sejauh mana aturan teknis ini mampu melindungi integritas pengawas dari intervensi, sekaligus memastikan pemulihan lingkungan benar-benar terjadi sebelum segel dicabut.