Atasi Hambatan Perizinan, Bupati Bulukumba Gandeng Kadin

Bupati Bulukumba instruksikan OPD pangkas perizinan investasi demi dongkrak skema B2B. Kadin gandeng Pemkab perbaiki birokrasi demi pasar ekspor.

Atasi Hambatan Perizinan, Bupati Bulukumba Gandeng Kadin
Foto: Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf secara terbuka mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan reformasi birokrasi dan pangkas perizinan investasi di wilayahnya/JalurDua/
Bacakan Artikel

Langkah ini krusial untuk menyelamatkan potensi raksasa yang dimiliki Bulukumba. Sektor-sektor strategis mulai dari pertanian-perkebunan, perikanan-kelautan, hingga pariwisata terbukti belum tergarap secara optimal akibat minimnya penetrasi teknologi dan modal dari luar. Pintu perizinan yang ramah investor menjadi satu-satunya kunci pembuka isolasi ekonomi tersebut.

"Potensi pertanian kita luar biasa, tapi belum digarap maksimal. Makanya saya beri contoh mengedukasi masyarakat agar bertani dengan pasar ekspor," ungkap Andi Utta dengan nada optimistis. Kendati demikian, ia memberikan catatan tebal bahwa pasar ekspor menuntut kedisiplinan tinggi, di mana para pengusaha lokal harus mampu merawat tiga pilar utama: menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas produk secara konsisten.

Konsolidasi Elite dan Kemitraan Strategis Kadin Bulukumba

Upaya pangkas perizinan investasi ini mendapat fondasi politik dan ekonomi yang solid dengan terpilihnya Syahruni Haris sebagai Ketua Umum Kadin Bulukumba. Syahruni bukan sekadar representasi pelaku usaha, melainkan tokoh sentral yang kini menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba. Dualisme peran ini diharapkan mampu menjembatani regulasi di parlemen dengan kebutuhan riil di lapangan.

Prosesi pengukuhan kepengurusan baru ini terasa kian berbobot berkat kehadiran Dr. Sarman Simanjorang selaku Wakil Ketua Umum Kadin Pusat, serta Harmansyah yang mewakili Ketua Umum Kadin Sulsel. Kehadiran tokoh-tokoh nasional dan regional di tengah jajaran Forkopimda serta pimpinan BUMN/BUMD menegaskan posisi strategis Bulukumba dalam peta ekonomi Sulawesi Selatan.

Sarman Simanjorang dalam orasinya menyebut momen pelantikan tingkat kabupaten ini sebagai peristiwa istimewa yang jarang terjadi. Ia menekankan bahwa Kadin merupakan organisasi yang memiliki legalitas kokoh melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Hal ini menempatkan organisasi ini bukan sekadar penonton, melainkan mitra sejajar dan utama bagi Pemerintah Daerah.

Lanjut ke Halaman 3
Pilih Halaman: