Surat Ketua Bawaslu Paluta Dinilai Kontroversial

JALURDUA (PALUTA)- Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dengan nomor 0007/HM.00.02/K.SU-17/02/2023 perihal instruksi kepada jajarannya Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paluta dinilai sangat kontroversial. Surat tertanggal 6 Februari tersebut berisi instruksi kepada seluruh Panwaslu Kecamatan di Paluta agar menunda pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih.

Samsu Budiman Tanjung, Koordinator Aliansi Dolok Bersatu, mengatakan, surat tersebut dikirimkan kepada Panwaslu Kecamatan setelah semua kecamatan melakukan pelantikan.

"Kita konfirmasi ke beberapa Panwascam, kapan surat tersebut dikirimkan, semuanya mengatakan dikirimkan sore hari setelah semua Panwascam melantik PKD terpilih. Surat ini yang justru menimbulkan kontroversi. Dimana patut diduga Ketua Bawaslu Paluta Rizky Atia Arfa Hasibuan sendiri sudah tahu PKD terpilih sudah dilantik Panwascam seluruhnya. Tetapi ujung-ujung dia mengeluarkan surat untuk menunda pelantikan. Ada niat apa dia dibalik surat ini, apa hanya upaya untuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum. Sangat bodoh rasanya, sudah tahu dia Panwascamnya sudah melantik semua PKD, tapi mengeluarkan surat menunda pelantikan. Akan kita kawal semua ini sampai ke proses hukum," kata Samsu dengan geram.

Sebelumnya, kata Samsu, pihaknya telah melakukan aksi damai ke Bawaslu Paluta. Mereka menuntut agar ada upaya tegas dari Bawaslu Paluta untuk menindak Panwascam yang melakukan perekrutan PKD secara bar-bar. Dimana perekrutan tersebut dinilai unprosedural dan terjadi di seluruh Kecamatan yang ada di Paluta.

"Tapi sampai saat ini, kita melihat belum ada upaya serius dari Bawaslu Paluta untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perekrutan tersebut. Bukan menangani pelanggarannya, justru mengeluarkan surat-surat yang bersifat kontroversial dan menyebabkan kegaduhan," jelasnya.