Ikhtiar Petani Laoli Mencari Keadilan di Kedatuan Luwu

Belakangan diketahui, lahan tersebut telah dipersiapkan untuk kepentingan investasi dan disewakan kepada PT Indonesia Huadi Industrial Park (IHIP). Ironisnya, masyarakat Laoli tidak menolak investasi, mereka justru menyambutnya, asalkan keadilan ditegakkan.

"Kami sejak awal tidak menolak investasi, kami tidak menolak PT IHIP. Yang kami tuntut kepada Pemda Lutim adalah pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai harapan kami. Alasan inilah kami tetap berjuang menuntut keadilan,” tutur Asruddin, menyuarakan tuntutan yang sederhana namun mendasar.

Kondisi semakin memanas ketika, setelah serangkaian pertemuan dengan Bupati Luwu Timur tak kunjung membuahkan hasil, pengosongan kebun dan rumah warga secara paksa terjadi pada 30-31 Juli 2026. Tindakan yang melibatkan pengerahan aparat gabungan itu berdampak langsung pada tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka, meninggalkan luka dan pertanyaan besar tentang keadilan.

Narasinya membawa kita pada kompleksitas klaim dan tudingan yang masih menjadi bagian dari persoalan yang diperselisihkan para pihak, sebuah pengingat bahwa konflik agraria seringkali memiliki banyak sisi.

Peta Berkata Lain, Perubahan Titik Kordinat Lahan

Selain persoalan penguasaan dan kompensasi yang tak sepadan, masyarakat Laoli juga mempersoalkan dugaan perubahan data spasial. Arfah Syam mengklaim adanya perbedaan signifikan, sekitar 70 hektare, dalam titik koordinat dokumen atau peta lahan sebelum dan sesudah perubahan.

"Peta awal sebelum perubahan dan setelah perubahan ada kami bawa, beserta dokumen lainnya. Nanti kami serahkan kepada Datu," jelas Arfah.

Perubahan ini, jika terbukti, bisa menjadi kunci yang mengungkap lapisan kerumitan dalam sengketa ini, mempertanyakan integritas data dan proses administrasi pertanahan.

Untuk menguatkan pengaduan mereka, warga Laoli membawa sejumlah dokumen yang mereka yakini terkait dengan riwayat penguasaan dan status lahan. Langkah ini menunjukkan keseriusan dan persiapan matang mereka.