Infrastruktur Kesehatan Bulukumba Prioritas, 8 Puskesmas Direhab

Infrastruktur kesehatan Bulukumba dalam kondisi kritis. 8 ambulans puskesmas tidak layak pakai & 8 gedung menua. Pemkab desak Kemenkes turun tangan.

Infrastruktur Kesehatan Bulukumba Prioritas, 8 Puskesmas Direhab
Foto: Bupati Bulukumba Didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Muhammad Amrullah dan Direktur RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja dr. H. Rizal Ridwan Dappi, pemerintah daerah mempresentasikan usulan darurat di hadapan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono./JalurDua/
Bacakan Artikel

Kesenjangan Layanan di Rumah Sakit Daerah

Selain rapor merah pada level pelayanan primer, dokumen usulan Pemkab Bulukumba juga menguliti habis kekurangan yang terjadi pada fasilitas sekunder. RSUD H. Andi Makkarodda Tanete hingga saat ini tercatat masih menderita kelangkaan fasilitas medis yang sangat vital bagi publik.

Rumah sakit tersebut dilaporkan masih kekurangan sarana penunjang spesifik, seperti unit poli jiwa, fasilitas fisioterapi, ruang PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif), hingga klinik VCT (Voluntary Counseling and Testing) untuk penanganan HIV/AIDS.

Tidak hanya kekurangan alat kesehatan yang sesuai dengan kompetensi klasifikasi layanan, para tenaga kesehatan di RSUD Tanete juga masih menghadapi kendala ketiadaan fasilitas hunian atau rumah dinas yang memadai. Faktor kesejahteraan dan keamanan tempat tinggal nakes ini secara tidak langsung mendegradasi konsentrasi serta kualitas pelayanan harian kepada pasien.

Menagih Sinergi Nyata Pusat dan Daerah

Pemaparan komprehensif mengenai kondisi eksisting 21 puskesmas di 10 kecamatan serta dua rumah sakit daerah oleh Bupati yang akrab disapa Andi Utta ini, langsung mendapatkan perhatian dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono beserta jajaran eselon Kemenkes.

Pertemuan ini diklaim menjadi bagian dari upaya sinergi pembangunan nasional demi mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, bagi publik Bulukumba, perhatian verbal di ruang rapat Jakarta harus segera dikonversi menjadi keputusan anggaran yang konkret.

Lanjut ke Halaman 4
Pilih Halaman: