NasDem Bulukumba Protes Pemberitaan Tak Berimbang

NasDem Bulukumba menolak framing media tak berimbang, desak klarifikasi, dan tegaskan pentingnya jurnalisme akurat dalam demokrasi sehat.

NasDem Bulukumba Protes Pemberitaan Tak Berimbang
Foto: Ketua DPD NasDem Bulukumba, Arum Spink.(kiri) dan Sekertaris DPD Nasdem Bulukumba, Imran,SH,(tengah) beserta Kurdiansyah Anggoro(kanan)/ JalurDua/
Bacakan Artikel

JALURDUA BULUKUMBA — Pernyataan sikap tegas dilontarkan DPD Partai NasDem Bulukumba saat gelombang kritik media dinilai mulai melenceng dari prinsip jurnalistik. Di tengah dinamika politik nasional, partai ini menolak framing yang dianggap tidak berimbang dan berpotensi menyesatkan publik, Rabu, 15 April 2026.

Ketua DPD NasDem Bulukumba, Arum Spink, menegaskan bahwa kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Namun, menurutnya, kritik harus berdiri di atas fakta utuh, bukan sekadar opini yang dibentuk sepihak.

“Perlu kami tegaskan bahwa kami tidak anti kritik. Namun kami menolak keras pemberitaan yang tidak mengedepankan prinsip cover both sides, tidak berbasis fakta utuh, dan cenderung menggiring opini,” ujar Arum Spink.

Menolak Framing Menyesatkan dalam Pemberitaan

DPD NasDem Bulukumba menilai sejumlah pemberitaan telah bergeser dari kritik konstruktif menjadi framing yang tendensius. Narasi yang dibangun, menurut mereka, tidak lagi mencerminkan keseimbangan informasi.

Dalam pernyataan resminya, partai ini menyebut adanya kecenderungan penghakiman sepihak yang mengabaikan konteks utuh. Bahkan, narasi yang berkembang dinilai menyederhanakan politik sebagai sekadar transaksi kekuasaan.

Padahal, bagi NasDem, politik tidak bisa direduksi hanya pada relasi kekuasaan semata. Ada dimensi ideologi, perjuangan, dan aspirasi rakyat yang menjadi fondasi utama.

Pendekatan yang terlalu simplistik, menurut mereka, justru berbahaya karena dapat membentuk opini publik yang keliru.

Kritik Terhadap Narasi yang Dinilai Merendahkan Partai

Sekretaris DPD NasDem Bulukumba, Imran, menyoroti penggunaan metafora dalam sejumlah pemberitaan yang dinilai menyamakan partai politik dengan korporasi.

Lanjut ke Halaman 2
Pilih Halaman: