Perum Bulog Cabang Bulukumba Didesak Audit Total Maklon

Jalurdua.com BULUKUMBA – Riuh transaksi di dalam gudang penyimpanan Perum Bulog Cabang Bulukumba sekilas tampak normal. Truk-truk pengangkut gabah keluar masuk melintasi gerbang besi, membawa berton-ton beras pembagian untuk rakyat. Namun, di balik tumpukan karung-karung putih penjamin ketahanan pangan tersebut, bara pengawasan justru menyala makin panas.

Langkah pengembalian uang negara yang baru-baru ini dirampungkan oleh pihak manajemen Perum Bulog Cabang Bulukumba ternyata tidak serta-merta mendinginkan suasana. Alih-alih dianggap sebagai titik akhir penyelesaian perkara, pemulihan kerugian finansial tersebut justru memicu gelombang desakan baru dari elemen masyarakat sipil yang mencium aroma ketidakberesan sistemik.

Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat (LIDIK PRO) secara resmi melayangkan tuntutan keras. Mereka menilai pemulihan kas negara hanya menyentuh lapisan kulit luar dari gurita persoalan pelik yang melilit internal korporasi pangan milik negara tersebut. Momentum pemulihan kerugian ini dinilai harus segera disusul dengan langkah pembersihan total terhadap oknum-oknum internal yang ditengarai masih bercokol di dalam mata rantai bisnis Bulog Bulukumba.

Sekretaris Jenderal LIDIK PRO, Muhammad Darwis, menegaskan bahwa kepatuhan mengembalikan kerugian negara finansial tidak boleh dijadikan tameng impunitas bagi para pelaku. Praktik-praktik non-prosedural di masa lalu diyakini masih berpotensi besar untuk direplikasi kembali selama aktor-aktor di balik layar tidak didepak dari posisinya.

"Bulog hari ini harus berbenah secara total. Pengembalian uang negara kemarin tidak berarti masalah selesai jika oknum-oknum 'pemain' lama yang ada di dalam Bulog Bulukumba masih dipertahankan. Mereka wajib dievaluasi secara menyeluruh," ujar Darwis saat memberikan keterangan pers resmi di Bulukumba.

Siasat Dagang Beras TMS dan Titik Buta Sistem Maklon

Berdasarkan hasil pemetaan dan investigasi lapangan, LIDIK PRO menjabarkan sedikitnya tiga titik krusial yang kerap menjadi ladang subur praktik penyelewengan di tubuh Bulog Bulukumba. Salah satu yang paling meresahkan publik adalah tata kelola Beras Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Beras dengan mutu rendah ini semestinya dilelang atau dimusnahkan melalui prosedur operasional yang ketat.

Namun, di lapangan, jalurnya diduga kerap berbelok. Muncul indikasi kuat bahwa komoditas kualitas rendah tersebut sengaja dialirkan secara eksklusif hanya kepada orang tertentu atau mitra khusus. Siasat berikutnya adalah menduga beras rusak tersebut diolah kembali (re-processing) sedemikian rupa agar tampak menyerupai beras kelas premium, sebelum akhirnya dipasarkan kembali kepada masyarakat dengan harga tinggi.

Celah kongkalikong ini kian lebar akibat buruknya transparansi dalam pengoperasian sistem maklon—pemrosesan gabah melibatkan pihak ketiga—serta mekanisme pembelian gabah dari mitra luar. LIDIK PRO menemukan adanya indikasi kuat intervensi terhadap penentuan standar kualitas dan harga beli gabah. Kondisi ini dicurigai akibat adanya pelemahan objektivitas dari tim surveyor eksternal yang ditunjuk resmi untuk mengawasi mutu pasokan pangan.

"Kami menuntut audit ulang terhadap hasil kerja surveyor eksternal yang ditunjuk, agar tidak ada ruang bagi oknum untuk mengintervensi kualitas dan harga," tegas Darwis dalam poin tuntutannya.

Desakan Evaluasi Pegawai demi Ketahanan Pangan

Kini, bola panas berada di tangan manajemen tingkat pusat dan aparat pengawas fungsional. Publik menanti apakah kementerian dan jajaran direksi berani mengambil tindakan radikal untuk melakukan evaluasi pegawai secara menyeluruh. Rekam jejak para staf dan jajaran pimpinan yang terindikasi ikut menikmati aliran dana atau memfasilitasi kerugian negara pada periode sebelumnya wajib ditelisik ulang tanpa kecuali.

Menjaga integritas Perum Bulog Cabang Bulukumba bukan sekadar urusan menyelamatkan neraca keuangan di atas kertas, melainkan tentang menjaga kedaulatan hak pangan jutaan perut rakyat di wilayah Sulawesi Selatan. Ketika kepercayaan publik runtuh terhadap institusi penyangga pangan, stabilitas harga pasar akan langsung menjadi taruhannya.

"Ini adalah uang rakyat yang harus kita kawal bersama. Kami meminta manajemen Bulog Pusat maupun aparat pengawas fungsional terkait untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh. Jangan sampai kepercayaan publik runtuh terhadap Bulog sebagai garda ketahanan pangan nasional," pungkas Darwis menandaskan komitmen lembaganya.***