Aset Bulukumba Diaudit: Randis Bodong Bakal Dilelang!

Instruksi ini menjadi sinyal keras bagi para pemegang kendaraan dinas. Selama ini, aset daerah seringkali dianggap sebagai barang "milik bersama" yang pemeliharaannya kerap diabaikan. Dengan pengawasan ketat dari Inspektorat, setiap OPD kini dipaksa untuk lebih tertib dan bertanggung jawab.

Update Data untuk Transparansi Publik

Persoalan klasik yang sering muncul adalah perbedaan data administrasi dengan realitas di lapangan. Ada kendaraan yang tercatat di OPD A, namun fisiknya berada di OPD B, atau bahkan masih dikuasai oleh pejabat yang sudah purnabakti.

Pemeriksaan di Gedung Pinisi ini menjadi ajang rekonsiliasi data. Bagi OPD yang tidak mampu menghadirkan unit kendaraannya hari ini, BKAD mewajibkan lampiran surat tugas atau keterangan resmi yang valid. Tanpa dokumen itu, unit tersebut dianggap bermasalah secara administratif.

“Kami akan melakukan update data apabila terdapat ketidaksesuaian. Tujuannya satu: seluruh kendaraan tercatat dalam kondisi yang sebenarnya,” tambah Astriawan.