Warga Paenre Lompoe Jadi Mitra, Penagihan Retribusi Sampah yang Membangun Partisipasi

Di berbagai daerah lain di Indonesia, penerapan pembayaran non-tunai melalui QRIS atau QR Code untuk retribusi sampah telah menunjukkan manfaat serupa, mengurangi potensi kebocoran, memudahkan pencatatan real-time, dan meningkatkan akuntabilitas.

Langkah di Bulukumba sejalan dengan tren nasional tersebut, menyesuaikan pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi digital.

Yang tak kalah penting, setiap kunjungan petugas menjadi kesempatan mendengar suara warga. Masyarakat diberikan ruang menyampaikan saran, masukan, maupun keluhan terkait pelayanan persampahan yang masih dirasakan kurang optimal oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bulukumba.

Komunikasi dua arah ini mengubah kegiatan penagihan dari urusan semata administrasi menjadi proses interaksi yang membangun kepercayaan. Warga tidak hanya menjadi pembayar, tetapi juga mitra dalam perbaikan layanan.

Kebutuhan akan partisipasi aktif masyarakat memang mendesak. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, Kabupaten Bulukumba menghasilkan sekitar 182 ton sampah setiap hari.

Volume yang besar ini menuntut kolaborasi yang solid antara pemerintah, petugas lapangan, dan warga. Tanpa kesadaran bersama, beban pengelolaan akan semakin berat. DLHK Bulukumba sendiri telah menjalankan berbagai inisiatif untuk merespons tantangan tersebut, mulai dari pengembangan bank sampah hingga gerakan Kampung Merdeka Sampah yang melibatkan desa-desa di wilayah kabupaten.