WFH BGN Tak Berlaku Penuh, Layanan Tetap Jalan

JALURDUA JAKARTA - Kebijakan WFH BGN langsung menuai perhatian publik setelah diberlakukan Jumat (10/4/2026) di Jakarta. Di tengah upaya pemerintah menghemat bahan bakar minyak (BBM), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tidak semua unit kerja menjalankan sistem kerja dari rumah secara penuh. Sejumlah unit strategis tetap bekerja dengan skema kombinasi WFO dan WFH demi menjaga pelayanan publik tetap optimal.

Kebijakan WFH BGN tidak dilakukan secara menyeluruh. Ada pertimbangan kuat di balik keputusan ini—yakni menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan kualitas pelayanan masyarakat.

Dadan Hindayana menegaskan, unit yang bersentuhan langsung dengan publik tidak bisa sepenuhnya bekerja dari rumah.

“Unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat melaksanakan tugas dengan mekanisme WFO dan WFH masing-masing sebesar 50 persen,” ujarnya.

Unit seperti Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Penyediaan dan Penyaluran, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan menjadi garda depan yang tetap harus hadir secara fisik.

Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi jaminan bahwa layanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

Dalam implementasinya, kebijakan WFH BGN mengadopsi sistem kerja hybrid. Pegawai dijadwalkan masuk kantor dan bekerja dari rumah secara bergantian, khususnya pada hari Senin dan Jumat.