Menagih Keadilan Sosial di Balik Kebijakan, Menakar Efektivitas Pemisahan Sampah di TPA Antang

Menagih Keadilan Sosial di Balik Kebijakan, Menakar Efektivitas Pemisahan Sampah di TPA Antang
Bacakan Artikel

Jalurdua.com Klikhijau.com - Kebijakan pemisahan sampah organik dan anorganik yang digulirkan Pemerintah Kota Makassar telah berjalan hampir tiga pekan. Namun, di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, kebijakan lingkungan ini justru memicu riak sosial. Di balik target pengurangan beban sampah kota, muncul kegelisahan dari warga yang menggantungkan hidupnya dari tumpukan limbah harian tersebut.

Penerapan skema pemilah dari sumber sampah diniatkan untuk memangkas volume limbah secara signifikan. Meski begitu, implementasinya di lapangan memperlihatkan jurang pemisah antara niat baik penataan lingkungan dan realitas ekonomi masyarakat kecil di sekitar TPA Antang.


Ketakutan Pemulung dan ancaman dapur ngebul

Bagi Herman, seorang pemulung yang sehari-hari memilah sampah di TPA Antang, aturan baru ini terasa mencekik. Ia menilai kebijakan yang dirancang Pemkot Makassar belum mempertimbangkan nasib pekerja informal seperti dirinya yang hidup dari sisa-sisa buangan kota.

"Kami sangat keberatan dengan skema kebijakan pemerintah terkait dengan sampah. Kebijakan ini hanya memberi imbas pada mata pencaharian kami tanpa memberikan solusi yang nyata bagi kami para pemulung yang mengadu nasib di sini. Kembalikan lagi sistem pengelolaan yang lama," ungkap Herman.

Ketakutan Herman cukup beralasan. Ketika sampah organik dan anorganik dipilah ketat sejak dari rumah tangga atau fasilitas publik, pasokan material daur ulang yang masuk ke TPA berkurang drastis atau jalurnya berubah. Tanpa adanya kepastian ruang kerja baru, para pemulung terancam kehilangan penghasilan harian yang digunakan untuk menopang kebutuhan pokok keluarga.

Lanjut ke Halaman 2
Pilih Halaman: