Harkitnas Bulukumba 2026, Sukun dan Nangka di Ujungloe

Persoalannya kemudian beralih pada aspek keberlanjutan (insight). Sejarah mencatat banyak program penanaman pohon berakhir menjadi kuburan massal bibit tanaman akibat ketiadaan perawatan pasca-seremoni. Sadar akan celah akuntabilitas tersebut, Andi Utta memberikan instruksi tegas agar seluruh pohon yang telah ditanam dipelihara dan dirawat dengan baik agar dapat tumbuh subur dan memberi manfaat di masa mendatang.

"Ini menjadi bentuk edukasi khususnya kepada para kepala desa," kata Andi Utta. Pemerintah daerah tampaknya ingin menggeser paradigma bahwa urusan lingkungan dan ketahanan pangan bukan sekadar tugas dinas vertikal, melainkan tanggung jawab moral dari kepemimpinan paling bawah di tingkat desa.

Menakar Ulang Konsistensi Agenda Rutin

Ini bukan kali pertama Pemkab Bulukumba mengawinkan seremoni nasional dengan isu lingkungan. Pada tahun lalu, peringatan serupa dilaksanakan di Lapangan Ponre, Kecamatan Gantarang, juga dengan agenda penanaman pohon. Konsistensi ini menunjukkan adanya cetak biru kebijakan lokal yang berupaya membumikan jargon-jargon politik dari pusat.

Upacara yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Bulukumba Syahruni Haris, Sekretaris Daerah Muh Ali Saleng, Kepala Kantor Kemenag Dr. H. Abdul Rafik, serta unsur Forkopimda ini, menjadi preseden bagaimana ritual birokrasi dipaksa tunduk pada kebutuhan riil daerah. Kedaulatan negara, pada akhirnya, diuji dari bagaimana sebuah daerah mampu memberi makan warganya sendiri dan merawat tanah tempat mereka berpijak.