Bulog Bulukumba Diduga Main Mata, PERPADI Minta Audit BPK

Menurut catatan PERPADI, keputusan penunjukan mitra kerja sama belakangan ini tidak lagi berpijak pada sistem yang baku. Keputusan tersebut dinilai cenderung bergerak secara personal dan sangat subjektif, tanpa indikator yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Pengambilan keputusan terkait jatah maklon tidak transparan dan terindikasi dimainkan secara person (individu)," kata Darwis membeberkan kegusarannya. Ketertutupan informasi ini pada akhirnya menyulut spekulasi liar di lapangan. Ada indikasi kuat terjadinya praktik "main mata" atau kongkalikong antara oknum internal Bulog dengan segelintir pengusaha penggilingan tertentu saja.

Ketidakpastian ini diperparah oleh kebijakan sepihak yang mendadak. Beberapa mitra penggilingan lama, yang bertahun-tahun membantu menyerap hasil bumi, tiba-tiba didepak tanpa adanya parameter dan indikator evaluasi yang jelas. Evaluasi kerja sama yang buram ini memicu keresahan massal di tingkat hilir industri padi daerah.

Mengabaikan Komitmen Pusat dan Pengukuhan Daerah

Ironinya, keretakan hubungan kerja sama ini terjadi justru ketika payung hukum di tingkat atas sudah terbentang lebar. Di tingkat pusat, Nota Kesepahaman (MoU) resmi antara PERPADI Pusat dan Perum Bulog Pusat telah lama diteken untuk mengawal ketahanan pangan nasional.