Bulog Bulukumba Diduga Main Mata, PERPADI Minta Audit BPK

Bahkan secara kelembagaan di daerah, pengurus DPC PERPADI Bulukumba bukan organisasi tanpa legitimasi. Mereka resmi dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Bupati Bulukumba. Namun, benteng regulasi dan pengakuan politis tersebut seolah luruh ketika berhadapan dengan kebijakan lokal Bulog Subdivre Bulukumba.

Sinergi yang diharapkan berputar mulus di daerah justru mandek total. Otoritas Bulog di tingkat tapak dituding berjalan sendiri tanpa memedulikan kehadiran asosiasi pengusaha penggilingan padi lokal sebagai mitra strategis yang sah. Ego sektoral ini dinilai mengancam rantai pasok pangan yang sehat.

Mendesak Evaluasi Infrastruktur Gudang dan Resapan Gabah

Persoalan jatah maklon ini laksana puncak gunung es dari tata kelola pangan yang rapuh di Bulukumba. PERPADI menilai, jika pola pengambilan keputusan personal ini terus dibiarkan, dampaknya akan menjalar hingga ke sektor hulu, tempat para petani menggantungkan hidup.

Oleh karena itu, desakan audit investigatif yang diajukan ke BPK RI tidak hanya menyasar pada pembagian kuota jasa giling. PERPADI juga menuntut pemeriksaan menyeluruh atas kesiapan infrastruktur pergudangan pengadaan milik Bulog serta efektivitas penyerapan (resapan) gabah dari petani lokal.