Padang Lawas Utara, 27 Juli 2025 — Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Padang Lawas Utara menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja dan pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gunung Tua yang dinilai semakin mengecewakan masyarakat. Pasalnya, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU tersebut kerap terjadi dalam beberapa bulan terakhir, bahkan hampir menjadi kejadian rutin yang menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari.
Kondisi ini mendorong aktivis dan jajaran pengurus LIRA Kabupaten Padang Lawas Utara angkat suara. Mereka menilai, seringnya kekosongan BBM seperti Pertalite dan Solar bukan semata karena faktor distribusi semata, melainkan diduga kuat ada permainan tidak sehat dan praktik mafia BBM yang terjadi secara sistematis di SPBU Gunung Tua.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat, khususnya para pengguna kendaraan pribadi, pengusaha mikro, sopir angkutan umum, hingga petani dan nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM. Hampir setiap pekan terjadi antrean panjang, bahkan sering kali masyarakat pulang dengan kekecewaan karena BBM habis. Ini bukan kejadian biasa. Kami menduga ada praktik mafia minyak yang bermain di balik ini,” tegas Ketua LIRA Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Sabtu (27/07/2025).
Menurutnya, keberadaan SPBU sebagai fasilitas publik seharusnya menjadi pusat pelayanan energi bagi masyarakat. Namun, jika kondisi seperti ini terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maka akan sangat merugikan masyarakat dan berdampak langsung pada perekonomian daerah.
LIRA menyoroti indikasi penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kuat dugaan bahwa BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat luas malah dialihkan ke pihak-pihak tertentu melalui mekanisme yang tidak transparan. Praktik semacam ini tentu mencederai asas keadilan sosial dan memperkuat ketimpangan akses energi di daerah.
“Kami meminta pihak Pertamina, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam. Kami mendesak investigasi mendalam terhadap operasional SPBU Gunung Tua, termasuk audit distribusi dan catatan pengeluaran BBM setiap harinya. Jika ada oknum yang terbukti melakukan penyimpangan, harus diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku,” sambungnya.
Selain itu, LIRA juga mengungkapkan kekecewaan terhadap lemahnya pengawasan dari instansi terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Mereka menilai, jika pengawasan berjalan dengan benar dan terbuka, praktik-praktik penyimpangan seperti dugaan penimbunan atau pengalihan BBM ke industri ilegal tidak akan terjadi.
Tak hanya berhenti pada penyampaian sikap, LIRA menegaskan siap untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Bahkan, mereka mempertimbangkan opsi untuk melakukan aksi damai dan melibatkan elemen masyarakat lain apabila tidak ada tindakan konkret dari pemerintah dan aparat dalam kurun waktu yang wajar.
“Kami ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya janji dan retorika. Ini soal kepentingan rakyat banyak. BBM adalah kebutuhan dasar, dan ketika akses terhadapnya dikendalikan oleh segelintir oknum untuk keuntungan pribadi, maka kami wajib melawan dan menyuarakan kebenaran,” tutupnya.
Sebagai organisasi yang aktif menyuarakan kepentingan rakyat, LIRA Kabupaten Padang Lawas Utara juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam. Mereka mendorong agar masyarakat melaporkan setiap indikasi penyimpangan di lapangan, serta mendukung upaya transparansi dan pemerataan distribusi BBM.
