Jalurdua.com – Jakarta | Tak lama berselang terpilih secara aklamasi oleh konstituen KSPSI dalam konggresnya yang ke X. Moh Jumhur Hidayat (MJH) yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), pada Konggres X KSPSI, 16/2/2022 di Jakarta. MJH mengeluarkan kritikannya terhadap UU No.2 Tahun 2022 tentang aturan Jaminan Hari Tua dapat dicairkan pada usia 56 tahun.
Sebelum itu ia lakukan kunjungan kerjanya ke pelosok Kalimantan, Pangkalan Bun dan berbagai daerah lainnya guna mencari masukan dan aspirasi para pengurus dan pekerja diberbagai sektor terkait kondisi saat ini.
Terkait kritikannya soal Jaminan Hari Tua, menurutnya, hal itu sangat merugikan bagi pekerja, tidak saja bagi pekerja yang ada dalam KSPSI, namun semua pekerja yang memiliki Jaminan Hari Tua (JHT), sebab dana Jaminan Hari Tua hasil jerih payah selama ia bekerja dapat diterima setelah pekerja tersebut berusia 56 tahun. Lalu bagaimana jika pekerja itu alami pemberhentian kerja (PHK) atau berhenti kerja di usia misalnya 45 tahun? Maka ia harus menunggu selama 11 tahun untuk dapat menerima Jaminan hari tuanya?
Kritikan Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat, tak lama kemudian mendapat respon dari Presiden Jokowi yang kemudian meminta Menteri Tenaga Kerja untuk merevisi UU.2 Tahun 2022 tersebut, dan hal ini diapresiasi oleh Ketum KSPSI.
Perlu diketahui bahwa KSPSI merupakan organisasi pekerja terbesar di Indonesia. Organisasi buruh ini telah berdiri sejak masa orde baru dan memiliki banyak jaringan serikat pekerja diberbagai sektor usaha. Oleh karenanya KSPSI memiliki jumlah anggota pekerja / buruh sangat banyak, sehingga dalam melaksanakan usahanya untuk mencapai tujuannya dalam rangka kesejahteraan pekerja memiliki posisi yang sangat strategis.
Namun demikian dalam sambutannya diacara pengukuhan komposisi pengurus DPP KSPSI kemarin, Jumat sore, 25/2/2022, Ketum KSPSI berpesan kepada seluruh jajaran pengurus, meski KSPSI merupakan organisasi besar dan memiliki sejarah panjang, ia meminta jajarannya yang baru saja ia lantik, agar tetap selalu berpihak kepada kepentingan yang lemah yakni Pekerja Buruh Indonesia, tanpa mengenyampingkan peran dan fungsi mitra, dalam hal ini Pengusaha dan Pemerintah.
“Perjuangan kita arahkan kepada kepentingan kaum lemah, buruh pekerja, untuk terciptanya kesejahteraan, namun kita tetap selalu berupaya mengembangkan dialog guna mencari solusi dengan mitra yaitu pengusaha / pemerintah demi kebaikan dan kesejahteraan pekerja juga kelangsungan usaha para pengusaha,” ucap Jumhur usai acara pengukuhan.
Salah satu perwakilan DPP dari luar Jawa berpendapat bahwa jajarannya beserta seluruh pengurus di daerahnya optimis KSPSI dibawah Ketua yang baru ini mampu besarkan dan membawa harapan pekerja buruh. Hal itu didasari oleh keyakinanya atas pengalaman dan eksistensi Ketua Umum KSPSI, MJH yang selama ini konsisten perjuangkan nasib buruh.
Dari rekam digital, Jumhur Hidayat telah banyak buktikan kiprahnya sejak lama atas keberpihakannya terhadap kaum buruh dan pekerja, salah satunya ia sempat ditahan selama sekitar 10 bulan (Oktober 2020 tahun lalu), dan diadili di PN Jakarta Selatan.
Ia ditahan oleh Pemerintahan Jokowi atas pendapatnya terhadap RUU Ciptakerja yang dianggap tidak berpihak kepada buruh pekerja, yang ia tulis di sosmed pada bulan Oktober 2020, beberapa tahun lalu.
Namun jelang keputusan vonis pengadilan, UU Ciptakerja yang ia kritik dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Bahwa UU Ciptakerja yang disahkan oleh Pemerintah dianggap bertentangan dengan konstitusi negara.
